Proyek penulisan sejarah oleh Fadli Zon yang kini menjadi sorotan publik bukan sekadar upaya penyusunan kembali narasi masa lalu. Ia membuka kembali lembaran-lembaran kelam bangsa—yang selama ini disimpan rapi di laci-laci kekuasaan dan diabaikan dalam buku pelajaran sekolah. Salah satu bab paling mengerikan yang kini kembali beredar melalui dokumentasi dan berita adalah tragedi Mei 1998, terutama kekejaman terhadap warga Tionghoa, termasuk kasus-kasus pemerkosaan yang menggoreskan luka kolektif dan trauma mendalam.
Munculnya kembali dokumentasi ini bukan tanpa dampak. Di satu sisi, publik kini disuguhi kembali kenyataan brutal tentang wajah negara yang gagal melindungi warganya. Namun di sisi lain, narasi ini memukul balik kepada mereka yang hari ini sedang duduk di lingkaran kekuasaan, khususnya pihak-pihak yang pernah, atau ditengarai, memiliki relasi langsung dengan aparat dan elite politik pada masa itu.
Sebagian tokoh yang kini berkuasa—baik yang terlibat langsung maupun yang menikmati keuntungan dari sistem pasca-orde baru—merasa terpojok. Sebab, ingatan kolektif yang dibangkitkan oleh penulisan ulang sejarah ini memaksa masyarakat untuk bertanya kembali: siapa pelaku sebenarnya? Siapa yang melindungi mereka? Dan mengapa hingga kini belum ada keadilan yang ditegakkan?
Proyek sejarah ini pada akhirnya menjadi bumerang politik. Alih-alih menjadi narasi penyeimbang, ia justru menyeret kembali wajah-wajah lama yang kini bercokol di institusi negara. Di era ketika media sosial menjadi alat penyebar ingatan, video, foto, kesaksian, dan kutipan dari laporan-laporan HAM internasional kembali viral. Tak sedikit masyarakat, khususnya generasi muda, yang baru pertama kali mengetahui adanya pemerkosaan sistematis terhadap perempuan Tionghoa, pembakaran toko dan rumah, serta peran ambigu dari aparat keamanan.
Fenomena ini merugikan mereka yang selama ini mencoba menyapu bersih jejak masa lalu dan membangun citra baru sebagai pemimpin yang demokratis dan reformis. Reputasi tokoh-tokoh tersebut kini dipertanyakan, bukan hanya karena masa lalu mereka, tetapi juga karena ketidaksediaan mereka mengakui dan bertanggung jawab atas luka sejarah.
Proyek Fadli Zon, disadari atau tidak, telah membuka ruang kontestasi atas narasi nasional. Dan dalam medan pertarungan narasi ini, kebenaran bisa menjadi senjata paling mematikan. Bagi mereka yang sedang berkuasa dan memiliki hubungan dengan masa kelam itu, dokumentasi sejarah bukan sekadar tulisan atau arsip; ia adalah ancaman politik.
Namun, pertanyaannya kini bukan soal siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh penulisan sejarah tersebut, melainkan: apakah bangsa ini benar-benar siap berdamai dengan masa lalunya? Dan lebih penting lagi: apakah kita, sebagai bangsa, berani menuntut keadilan bagi korban, bahkan jika pelakunya ada di balik meja kekuasaan hari ini?
