Roma, Italia — Reuters – Pemerintah Italia mengumumkan rencana untuk menerbitkan hampir 500.000 visa kerja bagi warga negara non-Uni Eropa dalam periode 2026 hingga 2028. Langkah ini diambil sebagai respons atas kekurangan tenaga kerja yang semakin mendesak di negara tersebut.
Kebijakan baru ini disampaikan oleh pemerintah melalui pernyataan resmi pada Senin (1/7), yang menyebut bahwa visa akan diberikan secara bertahap selama tiga tahun mendatang, sebagai bagian dari decreto flussi atau dekrit aliran migrasi tahunan yang mengatur masuknya pekerja asing.
“Keputusan ini dibuat untuk merespons kebutuhan nyata dunia usaha dan untuk menjamin kelangsungan sektor-sektor penting yang tengah mengalami krisis tenaga kerja,” demikian pernyataan pemerintah Italia seperti dikutip Reuters.
Langkah ini merupakan salah satu kebijakan migrasi paling ambisius yang pernah dilakukan Italia dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah menyatakan bahwa sebagian besar visa akan diperuntukkan bagi sektor-sektor seperti pertanian, konstruksi, logistik, dan layanan perawatan — sektor-sektor yang dalam beberapa tahun terakhir dilaporkan mengalami kesulitan merekrut tenaga kerja domestik.
Italia, seperti banyak negara Eropa lainnya, menghadapi tantangan demografis dengan populasi yang menua dan angka kelahiran yang menurun. Situasi ini memperburuk kekurangan tenaga kerja, terutama dalam pekerjaan yang dianggap berat atau berupah rendah yang kurang diminati oleh warga lokal.
Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperketat pengawasan terhadap agen perekrutan tenaga kerja asing serta menjamin bahwa proses penerbitan visa dilakukan secara transparan dan sesuai hukum.
Sebelumnya, Italia telah meningkatkan kuota visa kerja pada 2023 dan 2024, namun peningkatan kali ini secara signifikan lebih besar dan menandai perubahan arah kebijakan migrasi negara itu, yang selama bertahun-tahun didominasi oleh retorika pengetatan perbatasan.
Belum ada rincian resmi terkait negara-negara mana saja yang akan menjadi prioritas dalam alokasi visa ini. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kerja sama bilateral dengan negara-negara pengirim pekerja akan diperkuat guna memastikan proses migrasi yang tertib dan sah.
Dengan kebijakan ini, Italia berharap dapat mengatasi ketimpangan pasar tenaga kerja sekaligus memastikan bahwa kebutuhan ekonomi nasional dapat terpenuhi tanpa mengorbankan keamanan dan integritas sistem imigrasi.
