Bangkok, Thailand – Selasa, 1 Juli 2025 – Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, akhirnya buka suara terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang secara resmi membekukan sementara kewenangannya sebagai kepala pemerintahan. Keputusan kontroversial tersebut diumumkan pada Selasa (1/7), setelah lembaga tinggi yudisial itu menerima permohonan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Paetongtarn dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri.
Dalam pernyataan pers di Bangkok beberapa jam setelah keputusan diumumkan, Paetongtarn menyatakan kekecewaannya atas keputusan tersebut, namun menyatakan dirinya akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Saya sangat terkejut dengan keputusan ini. Namun sebagai warga negara yang menjunjung tinggi konstitusi, saya akan mematuhi proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya di hadapan para wartawan.
Dugaan Pelanggaran Etik
Kasus yang menjerat Paetongtarn berkaitan dengan percakapan telepon pribadi antara dirinya dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang bocor ke publik beberapa pekan lalu. Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn diduga membahas isu-isu strategis kawasan dan mengindikasikan adanya pengaruh luar terhadap kebijakan dalam negeri Thailand.
Kelompok oposisi menilai isi percakapan itu sebagai bentuk pelanggaran etika karena melibatkan pihak asing dalam urusan domestik dan dianggap mengancam kedaulatan negara. Petisi kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh sekelompok legislator dari blok konservatif yang meminta agar Paetongtarn dinonaktifkan sementara selama proses penyelidikan berlangsung.
Mahkamah Konstitusi menyetujui permintaan tersebut dengan dalih bahwa keberadaan PM dalam posisi aktif selama penyelidikan bisa memengaruhi objektivitas proses hukum.
Situasi Pemerintahan Sementara
Dengan pembekuan sementara ini, wakil perdana menteri senior, Suriya Jungrungreangkit, ditunjuk sebagai pelaksana tugas Perdana Menteri hingga keputusan final diumumkan. Pemerintah menyatakan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasa dan memastikan stabilitas nasional tidak akan terganggu.
“Kami ingin rakyat tenang dan tidak terpengaruh oleh spekulasi. Pemerintahan ini tetap berdiri, dan kami akan bekerja untuk rakyat seperti biasa,” kata Suriya dalam konferensi persnya.
Dukungan dan Kecurigaan
Pendukung Paetongtarn menyebut langkah Mahkamah Konstitusi ini sebagai bentuk kriminalisasi politik dan kelanjutan dari pola pelemahan terhadap klan Shinawatra yang telah berulang kali terjadi sejak era pemerintahan Thaksin dan Yingluck.
“Ini bukan hanya soal etika, tapi soal siapa yang boleh memimpin negeri ini. Kami mencium aroma politisasi hukum,” ujar seorang aktivis pro-demokrasi di Bangkok yang ikut berdemonstrasi menolak keputusan MK.
Sebaliknya, pihak oposisi menyambut baik keputusan tersebut. Mereka menyebut langkah ini sebagai sinyal bahwa tidak ada satu pun pejabat yang berada di atas hukum, bahkan Perdana Menteri sekalipun.
Latar Belakang Paetongtarn
Paetongtarn Shinawatra adalah putri dari Thaksin Shinawatra, mantan PM Thailand yang terguling dalam kudeta militer 2006. Ia terpilih sebagai PM pada pemilu 2023 setelah partai Pheu Thai yang dipimpinnya berhasil membentuk koalisi pemerintahan. Kemenangan ini menandai kembalinya pengaruh politik keluarga Shinawatra ke pucuk kekuasaan setelah lebih dari satu dekade dominasi militer dan elit konservatif.
Kasus ini berpotensi menjadi ujian politik dan hukum besar pertama dalam masa jabatan Paetongtarn yang baru berjalan dua tahun.
Mahkamah Konstitusi belum menetapkan tenggat waktu penyelesaian penyelidikan, namun tekanan politik di dalam negeri diperkirakan akan semakin meningkat dalam beberapa pekan ke depan.
