Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Calon Pimpinan KPK 2019-2024
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Calon Pimpinan KPK 2019-2024Jakarta – Namanya memang Sekolah Rakyat. Tapi anggarannya tak merakyat. Sepatu, misalnya. Kementerian Sosial menganggarkan pembelian sepatu untuk murid-murid dan guru Sekolah Rakyat sebesar Rp27 miliar dengan harga satuan per pasang mencapai Rp700.000.
Sepatu semahal itu tentunya lazim dipakai anak-anak gedongan, yang dibelikan oleh orangtuanya, bukan murid Sekolah Rakyat yang kebanyakan berasal dari kalangan tak mampu dan pembeliannya pun menggunakan uang negara.
Anggaran sebesar itu tentu saja menuai protes masyarakat. Sebab ada yang menghitung, harga sepatu dengan spesifikasi dimaksud cuma Rp179.000. Terlalu besar “mark up” atau penggelembungannya.
Itu baru sepatu. Belum yang lain-lain seperti baju dan celana, yang bisa saja nanti harganya jauh di atas harga pasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf kemudian berdalih, harga sepatu Rp700.000 per pasang itu baru pada anggaran saja. Dalam realisasinya di lelang nanti, harganya akan jauh lebih murah.
Tidak itu saja. Demi mendapatkan legitimasi moral, Gus Ipul juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gus Ipul minta KPK ikut mengawasi proses pengadaan sepatu untuk Sekolah Rakyat tersebut.
Bahkan Gus Ipul berani berjanji tak akan ada penyimpangan anggaran, dan bilamana terjadi penyimpangan maka ia akan menjadi orang pertama yamg akan melaporkannya ke KPK.
Sarang Penyamun
Dilihat dari “track records” (rekam jejak) Kementerian Sosial selama ini yang seolah menjadi sarang penyamun, diyakini janji Gus Ipul itu akan tinggal janji belaka. Diprediksi akan terjadi kasus korupsi di Kemensos dalam program Sekolah Rakyat ini. Maklum, sudah banyak pejabat bahkan menteri di kementerian ini yang terjerat kasus korupsi.
Lihat saja, sudah ada tiga Menteri Sosial yang dipenjara gegara kasus korupsi. Hattrick. Mereka adalah Bachtiar Chamsyah (Partai Persatuan Pembangunan), Idrus Marham (Partai Golkar) dan Juliari Batubara (PDI Perjuangan).
Dengan adanya program Sekolah Rakyat yang ditangani Kemensos, korupsi di kementerian yang pernah dibubarkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur saat menjabat Presiden ini diyakini akan kian ganas.
Sesungguhnya apa sih urgensi Sekolah Rakyat kalau memang bukan untuk bancakan anggaran?
Kalau memang pemerintah mau mengatasi angka putus sekolah, mestinya tak perlu membangun Sekolah Rakyat yang menghabiskan banyak anggaran. Tapi cukup sekolah digratiskan saja dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, sehingga tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
Orientasi Sekolah Rakyat memang proyek sebagaimana Koperasi Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran untuk Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih dan MBG mestinya dialihkan untuk program sekolah gratis dan kesehatan gratis. Kesehatan tak perlu BPJS.
Program sekolah gratis dan kesehatan gratis tentu akan lebih bermanfaat daripada program Koperasi Merah Putih dan MBG yang menjadi ajang bancakan anggaran.
Apalagi Koperasi Merah Putih yang baru lahir saja sudah ada beberapa yang bangkrut dan tutup. Mestinya pemerintah cukup memperkuat Koperasi Unit Desa (KUD) yang di seluruh desa di Indonesia sudah ada.
Diyakini, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih dan MBG diyakini hanya akan menjadi bancakan demi kemenangan Prabowo Subianto di Pemilu 2029 mendatang
