FusilatNews – Situs FusilatNews beberapa hari tak bisa diakses. Ia lumpuh akibat serangan siber. Sebelumnya, situs Tempo.co juga mengalami gangguan. Dua media dengan garis redaksi kritis ini jadi sasaran. Serangan itu bukan kebetulan, dan tentu bukan sekadar soal teknis.
Ini alarm keras tentang rapuhnya sistem perlindungan dunia digital kita. Pemerintahan Prabowo, yang semestinya sigap menjaga kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers, gagal menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi.
“Kritik adalah fondasi dalam membangun negara demokratis,” kata Andreas Harsono, peneliti senior Human Rights Watch Indonesia. “Ketika media yang mengritik dibungkam, maka kita sedang berjalan mundur menuju otoritarianisme.”
Penyerangan terhadap FusilatNews adalah bentuk kekerasan digital. Ia tidak membawa bom, tapi mengandung niat membungkam. Menghentikan arus informasi, mengisolasi gagasan, dan membatasi publik untuk membaca alternatif narasi.
Kritik bukan tindakan subversif. Ia adalah bagian dari kewarasan publik. Dalam demokrasi yang sehat, kritik bukan musuh negara, melainkan mitra koreksi yang dibutuhkan. Namun, di Indonesia, kritik masih dianggap duri dalam daging kekuasaan.
“Serangan siber terhadap media harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers,” ujar Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto. Ia mendesak agar pemerintah segera melakukan investigasi dan mempublikasikan siapa pelakunya. “Diamnya negara sama saja dengan menjadi pelindung para pelaku.”
Pemerintah tak bisa berlindung di balik alasan teknis atau menyalahkan ‘aktor tak dikenal’. Bila kekuasaan mulai risih dengan kritik, lalu membiarkan para peretas bekerja menggantikan aparat, maka apa bedanya dengan rezim represif?
Negara tidak boleh kalah oleh para penyerang tanpa wajah ini. Demokrasi butuh perlindungan, dan itu pekerjaan pemerintah. Bukan untuk melindungi diri dari kritik, tapi melindungi hak rakyat untuk berbicara.
Kritik bukan upaya meruntuhkan. Ia justru bagian dari merawat. Karena bila semua media menjadi juru bicara kekuasaan, dan semua yang bersuara dibungkam dengan serangan digital, maka demokrasi tinggal nama, dan negara tinggal senyap.
