Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Calon Pimpinan KPK 2019-2024
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Calon Pimpinan KPK 2019-2024Jakarta – Sesat pikir! Demikianlah Rachmat Pambudy. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini berpendapat: program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak daripada lapangan kerja.
MBG dan lapangan kerja, kata dia, sama-sama penting. Tapi jika ditanya lebih mendesak mana, menurut sang menteri, lebih mendesak MBG.
Ia mengakui banyak yang mengusulkan masyarakat diberi “kail” saja, bukan “ikan”. Namun katanya, jika mencari ikan dengan kail itu tak dapat-dapat, maka masyarakat akan keburu mati.
Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk program prioritas MBG. Pada 2025 lalu, anggaran yang dialokasikan untuk MBG sebesar Rp71 triliun, dengan realisasi mencapai Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5 persen dari pagu anggaran.
Sementara pada 2026 ini, anggaran MBG meningkat signifikan menjadi Rp335 triliun dengan target penerima mencapai 82,9 juta orang.
Sementara itu, pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak 19 juta sepanjang 2024-2029. Namun realisasinya masih jauh dari harapan jika dihitung dua tahun pertama ini.
Kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan “ikan” (MBG) daripada “kail” (pekerjaan) ini jelas sesat pikir. Mengapa?
Pertama, membuat masyarakat tidak mandiri. Masyarakat dididik untuk terus menengadahkan tangan, atau bermental pengemis, bukannya menggunakan tangan dan otaknya untuk bekerja.
Termasuk bantuan sosial (bansos) yang lebih difungsikan pemerintah sebagai alat politik elektoral daripada mengentaskan kemiskinan. Setiap menjelang pemilu, anggaran bansos selalu digeber habis-habisan.
Padahal jika disediakan “kail” (pekerjaan), masyarakat bisa mencari “ikan” (makan) sendiri, tanpa bantuan dari pemerintah berupa MBG atau bansos. Ini pun akan berlaku dalam jangka panjang, dan tidak akan membebani keuangan negara terlalu besar.
Sementara MBG habis sekali makan. Ada lagi, makan lagi, habis lagi. Begitu seterusnya.
Apalagi ternyata anggaran MBG diambilkan dari anggaran pendidikan yang tentu saja akan menghambat upaya mencerdaskan bangsa. Padahal pendidikan adalah cara paling jitu untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Tidak itu saja. Akibat efisiensi anggaran, sebagai konsekuensi adanya program MBG, banyak kementerian mengalami pemangkasan anggaran. Akibat lanjutannya, banyak kontrak pekerjaan dengan swasta yang diputus di tengah jalan. Angka pengangguran pun terus bertambah.
Kedua, MBG mengakomodasi kepentingan para pemburu rente. Anggaran Rp15.000/porsi realisasinya bisa setengahnya saja.
Lebih parah lagi, para pemburu rente itu mereka yang punya akses ke kekuasaan, atau politikus dari partai berkuasa dan afiliasinya. Banyak dapur MBG yang dimiliki politikus pendukung pemerintah.
Sebab itu, meskipun bulan puasa atau Ramadan, program MBG tak akan dihentikan sementara. Ini untuk mengakomodasi kepentingan pemburu rente.
Ketiga, banyak penerima manfaat program MBG yang mengalami keracunan. Bahkan sudah puluhan, atau bahkan mungkin ratusan jiwa melayang akibat keracunan MBG. Tapi pemerintah bergeming. Tak punya empati. Kasus kematian akibat MBG itu hanya dilihat sebagai angka atau statistik, bukan malapetaka.
Sesungguhnya program pendidikan gratis dan kesehatan gratis lebih strategis daripada MBG. Sebab itu, alihkan saja anggaran MBG untuk pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Tak perlu Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tak perlu BPJS Kesehatan. Tak perlu MBG!
