Oleh Agung Marsudi
Satu kata untuk menggambarkan setahun pemerintahan Prabowo Subianto: BERANI. Itulah yang menggema di benak ketika diminta menilai perjalanan awal kepemimpinannya. Namun, keberanian saja tidak cukup. Setahun sehari bukan sekadar waktu untuk merayakan capaian, tetapi juga momen untuk menimbang apa yang telah nyata terwujud dan apa yang masih terjebak dalam retorika.
Tahun ini, bangsa kita disebut berada dalam siklus Windu Sancaya—periode “bersih-bersih” menurut tafsir budaya—sebelum memasuki Windu Adi, fase kejayaan. Narasi ini menggoda, namun tanpa aksi nyata, siklus hanyalah metafora kosong. Prabowo memiliki kesempatan emas untuk membuktikan komitmennya pada pemerintahan yang bersih dan jujur. “Bersih harus, kotor jangan!” bukan sekadar slogan, melainkan tuntutan rakyat yang harus dijawab dengan tindakan tegas: pemberantasan korupsi, transparansi, dan akuntabilitas.
Di panggung diplomasi luar negeri dan pertahanan, keahlian Prabowo sulit dibantah. Pengalamannya sebagai mantan militer dan koneksi internasionalnya memberikan fondasi kuat untuk menjaga kedaulatan dan posisi Indonesia di dunia. Ideologi Pancasila sebagai landasan negara juga tampak tetap terjaga. Namun, keberhasilan di bidang ini tidak boleh menutupi sorotan kritis terhadap program domestik yang menjadi janji utamanya.
Program makan bergizi gratis, misalnya, meski ambisius, masih membutuhkan perbaikan signifikan dalam implementasi. Distribusi yang tidak merata, manajemen logistik yang lelet, dan pengawasan yang lemah menjadi batu sandungan. Begitu pula dengan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi komoditas unggulan, serta Program Koperasi Merah Putih—semuanya terdengar menjanjikan, tetapi hasilnya masih jauh dari kata memuaskan. “Bolehlah, bolehlah” bukanlah ukuran keberhasilan bagi pemerintahan yang mengklaim dirinya berani. Rakyat menanti bukti, bukan sekadar niat.
Sikap patriotik Prabowo yang berpijak pada Pasal 33 UUD 1945—mengutamakan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan sumber daya untuk sebesar-besar kemakmuran—memang layak diapresiasi. Namun, semangat ini harus diwujudkan dalam kebijakan yang konkret dan terukur, bukan hanya orasi yang membangkitkan semangat. Generasi muda dari Aceh hingga Papua menantikan lebih dari teladan; mereka membutuhkan peluang nyata untuk hidup sejahtera di negeri sendiri.
Setahun sehari pemerintahan Prabowo menorehkan tagline “Indonesia Berani”. Namun, keberanian sejati bukanlah soal mengibarkan “Merah Putih” dalam retorika, melainkan mewujudkan janji kemakmuran yang benar-benar masuk akal, bertemu akal, dan diterima akal. Hanya dengan itu, pemerintahan ini bisa membuktikan bahwa “Prabowo-Purbaya” bukan sekadar asyik di lidah, tetapi juga di hati rakyat.
Duri, 21 Oktober 2025
