Fusilatnews – Gelombang demonstrasi yang mengguncang Jakarta pada 25–28 Agustus lalu bukanlah sekadar letupan spontan anak muda atau aksi moral civil society yang marah. Ia lahir dari tumpukan lapisan masalah, negosiasi politik yang gagal, perebutan kepentingan ekonomi, hingga kecemasan para pejabat yang merasa masa jabatannya kian singkat.
Ada setidaknya tujuh fenomena yang membentuk fondasi kemarahan ini. Pertama, gagalnya negosiasi antara Hasyim dengan adik Rizal Chalid yang memicu gesekan dalam lingkaran elite bisnis–politik. Kedua, operasi besar-besaran Kejaksaan Agung yang menyapu mafia di hampir semua lini: migas, sawit, tanah, tambang, hingga cukong judi online dan narkoba. Pembersihan ini membuat banyak pemain lama kalang kabut. Ketiga, ketidakpuasan keluarga Jokowi karena Gibran tak mendapat ruang istimewa dalam pemerintahan Prabowo. Keempat, sejumlah kebijakan Prabowo yang bertentangan dengan kepentingan Jokowi—mulai dari pengembalian jabatan Kunto hingga pemberian amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto. Kelima, kecemasan barisan “Genk Solo” yang terancam reshuffle, dari Bahlil hingga Kapolri Sigit. Keenam, akumulasi kekecewaan civil society, kelompok Islam, buruh, dan mahasiswa yang melihat Prabowo tetap terikat bayang-bayang Jokowi. Dan ketujuh, kepentingan elit global yang merasa terancam dengan arah baru Prabowo.
Akumulasi itu meledak dalam lima arus demonstrasi. Genk Solo, oligarki, dan elit global bersekutu lewat jaringan ormas, mahasiswa binaan, hingga kelompok anarko, mengangkat isu “Bubarkan DPR” dengan tujuan mendeligitimasi pemerintahan. Barisan elite politik yang merasa kursinya terancam ikut menunggangi, berharap trauma lama Prabowo terhadap demonstrasi mahasiswa bisa dijadikan alat tawar. Kelompok oposisi anti-Jokowi juga turun dengan agenda mendesak pemecatan para menteri Jokowi sekaligus pemakzulan Gibran. Civil society moderat bergerak dengan tuntutan lebih radikal: bubarkan DPR, kembali ke UUD 1945, dan pemilu ulang. Sisanya, kelompok oportunis, hanya mengikuti siapa yang lebih kuat.
Jika diperas, kelima arus itu sebenarnya bisa dikategorikan dalam dua kubu besar. Pertama, kelompok penjahat: gabungan oligarki, mafia, elit politik yang tersandera kasus, hingga kepentingan global. Tujuan mereka sederhana: cari cuan dan kekuasaan. Mereka bisa saja berkompromi dengan Prabowo—atau kalau gagal, menjatuhkannya agar Gibran naik menggantikan. Kedua, kelompok berbeda pendapat: civil society, akademisi, aktivis, ulama, yang masih berharap Prabowo bisa melepaskan diri dari cengkeraman para penjahat dan benar-benar bekerja untuk penyelamatan bangsa.
Persoalannya, Prabowo menjadi presiden justru berkat dukungan kelompok pertama. Sulit membayangkan ia tiba-tiba membelot dari mereka. Tetapi sejarah politik Indonesia juga selalu penuh kejutan. Di titik ini, pilihan Prabowo hanya dua: tetap berpegang pada para penjahat dan mempertahankan kursi dengan segala risikonya, atau merangkul kelompok berbeda pendapat dan bertaruh pada kepercayaan publik.
Jejak Historis: Dari 1998 ke 2019, hingga 2025
Demonstrasi besar selalu menjadi penanda krisis politik di Indonesia. Tahun 1998, mahasiswa dan rakyat turun ke jalan bukan karena satu isu tunggal, melainkan akumulasi krisis ekonomi, korupsi, dan otoritarianisme. Soeharto akhirnya tumbang, tapi warisan Orde Baru tetap membekas dalam politik dan birokrasi.
Dua dekade kemudian, 2019, gelombang mahasiswa kembali mengguncang Jakarta. Isu RKUHP, pelemahan KPK, dan kebijakan represif memantik demonstrasi lintas kampus. Namun berbeda dengan 1998, gerakan ini berhasil ditekan lewat kombinasi represi aparat, kooptasi organisasi mahasiswa, dan hilangnya kepemimpinan gerakan.
Demo Agustus 2025 berada di antara dua kutub sejarah itu. Ia punya energi akumulatif seperti 1998, tapi juga berisiko pecah arah seperti 2019. Bedanya, kali ini bukan hanya mahasiswa yang bergerak. Oligarki, mafia, hingga elit politik ikut turun gelanggang dengan agenda masing-masing. Inilah yang membuat demonstrasi terbaru terasa lebih kompleks: sulit membedakan mana gerakan moral, mana sekadar permainan kekuasaan.
Suasana Jalanan: Antara Ideal dan Kepentingan
Di depan Gedung DPR, asap ban terbakar membubung. Spanduk bertuliskan “Bubarkan DPR, Kembalikan UUD 1945!” terbentang di antara kerumunan mahasiswa. Sebagian berorasi dengan pengeras suara, mengutip pidato Soekarno tentang kedaulatan rakyat. Tak jauh dari situ, kelompok lain yang mengenakan kaus hitam menyalakan flare merah, teriakannya lebih provokatif: “Turunkan Prabowo!”
Aparat bersenjata lengkap berbaris rapat di belakang pagar kawat berduri. Truk water cannon siap ditembakkan kapan saja. Di sudut jalan, sekelompok pria berbadan kekar tanpa atribut kampus terlihat sibuk mengatur arus massa—entah mahasiswa tulen, atau sekadar preman bayaran.
Kontras inilah yang membuat demo Agustus 2025 terasa ambigu: idealisme bercampur kepentingan, aktivisme bertemu oportunisme. Di satu sisi, ada mahasiswa dan civil society yang konsisten mengusung agenda reformasi. Di sisi lain, ada kekuatan besar yang mengubah protes menjadi alat tawar-menawar politik.
Pada akhirnya, Prabowo sedang berhadapan dengan cermin sejarah. Bila ia gagal membaca aspirasi rakyat, ia bisa mengulang jejak Soeharto yang jatuh oleh tekanan jalanan. Namun bila ia hanya tunduk pada kompromi elite, ia akan bernasib seperti Jokowi di periode kedua: presiden yang kuat di atas kertas, tapi rapuh dalam legitimasi publik.
Demo Agustus bukan sekadar kerumunan, melainkan peringatan keras: legitimasi pemerintahan kini tidak lagi ditentukan oleh berapa kursi koalisi di Senayan, melainkan oleh sejauh mana ia bisa menjawab pilihan sederhana—berpihak pada penjahat, atau memberi ruang bagi perbedaan pendapat.
