Presiden Suharto terlalu senseitive terhadap setiap gerakan demonstrasi atau kelompok pengkritik yang anti terhadap berbagai kebijakan-kebijakannya. Sejumlah Mahasiswa banyak yang ditahan, bahkan ada yang hilang, tanpa ada artifak-artifak yang bisa ditelusurinya. Inilah sejarah yang tidak bisa dengan mudah dapat kita hapus. Tetapi pada ujungnya Pak Harto lengser juga.
Lalu kita bertanya, siapa dibalik tirai pelengserannya itu?.
Era reformasi sudah berlangsung selama lima kepemimpinan presiden. Situasi politik dan kehidupan demokrasi telah berubah secara total. Hal-hal yang sangat ketat dan dilarang pada era Orde Baru, kini bisa dilakukan tanpa hambatan. Bukan hanya terkait ekspresi kebebasan berpendapat, tetapi juga pelanggaran terhadap konstitusi dan hukum yang terindikasi dilakukan oleh presiden, telah memicu gelombang protes dari berbagai segmen masyarakat. Bahkan sampai pada usulan impeachment. Namun, Presiden Joko Widodo masih tetap berada di singgasana kekuasaannya.
Pertanyaan kemudian adalah, siapa dibalik benteng beton politik itu semua?
Saya sempat bertanya, mengapa Rakyat dan Mahasiswa, di era Bung Karno dan Pak Harto sangat berani mementang penguasanya? “kami pada waktu itu, jaman ORLA/ORBA, berani turun kejalan, karena didukung oleh tentara”, kata alm Hendermin Ranadireksa, yang saya wawancarai secara khusus. Tanpa dukungan dari pihak tentara, Mahasiswa akan sulit bisa melawan penguasa, tambahnya.
Dari keterangan Kang Hendarmin tersebut, dan seperti yang saya alami sendiri saat penggulingan Pak Harto (reformasi 1998), peranan Tentara sangat penting. Saya melihat saat itu, betapa sibuknya Pak Mayjen Syarwan Hamid, yang menjadi jubir situasi yang berkembang kepada pihak Cendana, dan tidak berdaya dapat mengendalikan gerakan Mahasiswa. Walaupun di akhir, terbongkar ada paksi lain, yang menculik dah menembaki mahasiswa yang kemudian terjadi berbagai penangkapan dan penembakan Mahasiswa dan aktivis yang dituduhkan kemudian kepada Letjen Prabowo Subianto sebagai dalagnya saat itu. Sehingga ia dicopot oleh Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto.
Pada era SBY, dimana demo terhadap pemerinatahannya, sangat masif terjadi setiap saat. Lalu saya juga tanyakan, apakah kemungkinan SBY bisa rubuh? Jawabnya, tidak. Mengapa? Silahkan cek. Ekonomi tumbuh baik. Demokratisasi berjalan bagus. Kemiskinan menurun, dst.
Kembali kepada Pemerinatah Jokowi saat ini, yang aromanya sudah mulai mirip-mirip tahun 1998. Selama periode Jokowi memerintah, ekonomi tidak tumbuh seperti yang ditargetkan. Bahkan sempat minus.
Penegakan hukum, bahkan Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan rapor merah terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menganggap penegakan hukum semasa pemerintahan Jokowi mengalami penurunan. Karena itu, Ganjar memberikan skor di angka 5.
Index Demokrasi selama pemerintahan Jokowi turun. Kontras memaparkan bagaimana iklim kebebasan semakin memburuk dalam tiga tahun periode kedua Jokowi, dengan adanya kasus penangkapan sewenang-wenang dan serangan terhadap pembangkang pemerintah.
“Hal itu menyebabkan masyarakat merasa takut. Masyarakat juga memiliki ruang yang sangat minim untuk dapat menyuarakan secara bebas kritiknya terhadap pemerintahan,” kata Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dalam keterangan pers di Jakarta.
Pada 2020 lalu misalnya, sebanyak 5.198 mahasiswa ditangkap tanpa alasan yang jelas dan 87 orang diantaranya harus mendekam di penjara, kata KontraS dalam laporan berjudul Catatan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin Tiga Tahun Bekerja, Kemunduran Demokrasi Kian Nyata.
Berbagai delegasi dari bermacam elemen yang ada di masyarakat, sudah mengutus ke DPR/MPR RI, untuk menyampaikan aspirasi pemakzulan Presiden Jokowi. Bahkan oknum anggota DPR sendiri, telah mengumandangkan suara pemakzulan, seperti via Masinton melalui intepelasi, Ali Sera bersedia fasilitasi Pemakzulan.
Saya mayakini seyakin-yakinnya situasi saat ini, terkendali atau dikendalikan oleh dua kekuatan tangguh yaitu Tentara dan Polisi. Atas dasar pengalaman dua kali meruntuhkan dua Presiden, peran lembaga mereka itu dicatat sejarah. Kedua lembaga itu, tak terpisahkan dengan politik kekuasaan, karena recruitment kepemimpinannya menjadi prerogative presiden pula.
Satu-satunya yang bisa kita ingatkan adalah dengan memohon mereka membaca kembali ini;
“Sumpah Prajurit TNI” adalah sumpah yang diucapkan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bentuk kesetiaan dan pengabdian mereka kepada negara dan bangsa Indonesia. Sumpah ini mencerminkan semangat pengabdian, loyalitas, dan kepatuhan prajurit TNI terhadap Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Berikut adalah teks Sumpah Prajurit TNI:
“Kami prajurit TNI bersumpah akan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjunjung tinggi kehormatan dan kewibawaan negara dan bangsa.
Kami prajurit TNI bersumpah akan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan akan mengerahkan segala tenaga dan pikiran serta melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas pokok dan kewajiban dalam dinas pertahanan dan keamanan untuk membela keutuhan dan kedaulatan serta keselamatan bangsa dan negara.
Demikian sumpah prajurit TNI ini kami ucapkan dengan sesungguhnya, tanpa paksaan dan paksu.”
Sumpah ini mencerminkan komitmen para prajurit TNI untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan penuh dedikasi demi keamanan, kedaulatan, dan kemajuan negara Indonesia.
