Fusilatnews – Ada satu kenyataan getir yang tak bisa dipungkiri: nama baik Presiden Prabowo kini tengah dipertaruhkan, bukan oleh lawan politiknya, melainkan oleh Kapolri yang ia pilih untuk tetap dipertahankan. Listyo Sigit Prabowo, orang yang sejak lama dikenal publik sebagai “kepanjangan tangan Jokowi”, telah menjelma menjadi beban yang semakin hari semakin berat dipikul oleh pemerintahan baru.
Opini publik sudah lama terbangun. Sejak era Jokowi, Sigit dianggap tidak pernah benar-benar menjalankan tugas sebagai Kapolri secara independen, melainkan sebagai alat kekuasaan untuk mengamankan kepentingan politik sang presiden kala itu. Kini, ketika kepemimpinan sudah beralih, publik melihat tak ada perubahan: Sigit tetap setia dengan watak lamanya, dan ironisnya, justru menggerogoti wibawa Presiden Prabowo.
Rekam Jejak Kotor Polri Era Jokowi
Kasus demi kasus yang mencoreng kepolisian sudah terekam jelas dalam ingatan masyarakat. Mulai dari drama besar kasus Sambo, yang membuka borok betapa mafia internal bisa menguasai lembaga penegak hukum. Lalu kasus ijazah palsu Jokowi yang ditutup rapat-rapat—sebuah ironi besar, di mana kepolisian justru tampil sebagai benteng penyelamat kepalsuan, bukan pengungkap kebenaran.
Rakyat menyaksikan dengan jelas: ketika kepentingan Jokowi terusik, polisi bertindak cepat. Namun ketika rakyat menuntut keadilan, polisi justru menutup mata, bahkan tak jarang menekan balik suara-suara kritis. Dari sinilah lahir istilah “Parcok”, ejekan pahit yang menggambarkan betapa rusaknya wajah Polri.
Warisan Buruk Itu Kini Mencoreng Prabowo
Masalahnya, semua rekam jejak buruk itu kini bukan lagi tanggung jawab Jokowi semata. Dengan tetap mempertahankan Sigit, otomatis semua noda itu kini melekat pada Presiden Prabowo. Setiap kasus baru yang terjadi menjadi tambahan beban bagi pemerintahannya.
Kasus paling hangat adalah tewasnya seorang driver ojek online akibat ditabrak anggota Brimob. Tragedi ini menyalakan kembali amarah publik, yang merasa polisi bukan lagi pelindung, melainkan ancaman nyata. Gelombang protes di media sosial jelas memperlihatkan kemarahan rakyat, tetapi ironisnya, pemerintah tampak diam.
Diam inilah yang berbahaya. Sebab publik segera menafsirkan: Prabowo membiarkan, atau lebih buruk lagi, Prabowo tidak berdaya.
Mengapa Tidak Diganti?
Pertanyaan besar yang kini mengkristal di benak rakyat: “Mengapa Prabowo tidak mau mengganti Kapolri?”
Jawaban paling keras di kalangan publik sudah jelas: karena Jokowi masih bermain, masih menggunakan institusi kepolisian untuk kepentingan pribadinya. Dan selama Sigit masih bercokol di kursinya, opini itu akan terus hidup, bahkan menguat.
Situasi ini berbahaya bagi Prabowo. Sebab pelan tapi pasti, rakyat akan menilai bahwa Presiden hanya menjadi “penjaga warisan Jokowi”, bukan pemimpin yang berdaulat penuh. Semua janji perubahan dan kedaulatan akan terdengar kosong jika institusi sekuat Polri masih dipimpin oleh orang yang dicap sebagai “kaki tangan Jokowi”.
Polisi Jadi Sumber Ketakutan, Bukan Keamanan
Dalam negara hukum yang sehat, polisi seharusnya menjadi garda terdepan untuk memberi rasa aman. Namun kini, justru polisi menjadi sumber ketakutan. Dari kasus-kasus kekerasan aparat, kriminalisasi aktivis, hingga tragedi rakyat kecil seperti ojol yang meregang nyawa, semuanya menunjukkan bahwa Polri semakin jauh dari fungsinya sebagai pelindung rakyat.
Prabowo tidak boleh abai terhadap kenyataan ini. Sebab sekali lagi, selama ia mempertahankan Sigit, maka setiap pelanggaran polisi akan dianggap sebagai pelanggaran Presiden sendiri.
Jalan Satu-Satunya
Jika Prabowo ingin menjaga marwah pemerintahannya, pilihan itu jelas: bersihkan institusi kepolisian, mulai dari mengganti Kapolri. Tanpa langkah tegas, opini publik akan mengkristal bahwa Prabowo hanyalah perpanjangan era Jokowi—sebuah citra yang jelas berlawanan dengan semangat perubahan yang ia janjikan.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak akan menunggu lama untuk menilai. Dan ketika kepercayaan sudah hilang, bukan hanya Kapolri yang tercoreng, melainkan seluruh wajah pemerintahan ikut hancur.
