Jakarta, Fusilatnews, 22 Agustus 2024, 19:45 – Rapat paripurna yang digelar hari ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, berlangsung dengan suasana yang cukup tegang. Banyak pihak, terutama mahasiswa, merasa terusik dengan proses legislatif yang dianggap mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait RUU Pilkada.
Farid, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip), mengungkapkan kekecewaannya terhadap langkah DPR yang terlihat mencoba menganulir keputusan MK, yang seharusnya bersifat final dan mengikat.
“Keputusan MK itu bersifat final dan mengikat, yang mana seharusnya ini menjadi keputusan tertinggi dan dipatuhi oleh seluruh lembaga pemerintahan. Namun, pada hari ini dan kemarin, kita menyaksikan adanya upaya untuk menganulir keputusan tersebut. Ini yang kami kecewakan,” ujar Farid dalam diskusi di tengah aksi demonstrasi.
Ia juga menyoroti perubahan sikap Presiden Jokowi yang sebelumnya menegaskan bahwa keputusan MK terkait Pilpres 2024 adalah final dan mengikat. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Presiden dinilai tidak lagi bersikap tegas dan cenderung memberikan ruang fleksibilitas terhadap keputusan MK.
“Kami melihat bahwa Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan keputusan MK itu final dan mengikat, namun sekarang tidak ada lagi pernyataan serupa. Bahkan, beliau cenderung menyampaikan fleksibilitas, sehingga DPR merasa dapat melangkahi amanat dari keputusan MK,” tambah Farid.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat tersebut menepis tuduhan bahwa revisi UU Pilkada dilakukan secara diam-diam atau ada kepentingan tertentu. Namun, alasan ini tidak memuaskan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang menganggap alasan tersebut hanya sebagai “pemanis” untuk menutupi kepentingan di balik revisi UU Pilkada.
Di luar gedung parlemen, suasana di sekitar Kompleks Parlemen Senayan masih dipenuhi oleh demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang menuntut pemerintah dan DPR mematuhi putusan MK demi menjaga integritas demokrasi di Indonesia.
