Fusilatnews – Tak ada angin, tak ada hujan, apalagi audit lingkungan hidup—tiba-tiba para pejabat negara mendadak kaget berjamaah. Rupanya, ada aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Ya, Anda tidak salah baca: Raja Ampat. Tempat yang selama ini dielu-elukan sebagai surga terakhir biodiversitas laut dunia, kini mendadak punya tambang. Persis seperti sulap: abrakadabra, lalu brak!—hadirlah tambang di antara karang.
Menteri Lingkungan Hidup pun segera pasang wajah prihatin. Katanya, kementeriannya akan menempuh langkah hukum. Tepuk tangan! Sebab tak ada yang lebih heroik ketimbang negara yang menggugat dirinya sendiri.
Menteri ESDM tidak mau ketinggalan. Dengan nada setengah menyesal, ia mengatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh. Konon, evaluasi itu akan dilakukan setelah izin keluar, tambang berdiri, hutan dibabat, dan laut tercemar. Mungkin yang akan dievaluasi adalah strategi komunikasi agar tambang berikutnya tidak terlalu cepat ketahuan publik.
Sementara itu, dari balik dinding diplomatik, Wakil Menteri Luar Negeri ikut angkat bicara. Ia mengaku prihatin atas citra Indonesia di mata internasional. Sebab, tentu saja, mencemari taman bawah laut dunia bukan langkah terbaik untuk menjaga branding pariwisata dan soft power maritim. Lantas muncullah Wakil Menteri Pariwisata—yang, entah dari mana datangnya—menghimbau agar Raja Ampat tetap dijaga kelestariannya. Ironi yang sungguh puitis: menghimbau sambil membiarkan izinnya tetap hidup.
Belum cukup? Utusan Khusus Presiden untuk segala hal yang bisa dikomentari pun ikut nimbrung. Beliau, yang biasanya tak pernah terdengar saat tambang lain merusak hutan, tiba-tiba bersuara lantang soal pentingnya sustainability. Tidak jelas apa mandatnya, tapi ya sudahlah, selama bisa menambah narasi kebingungan nasional, silakan bicara.
DPR pun tak mau tertinggal kereta. Para anggota dewan yang terhormat itu menggelar rapat dadakan. Beberapa di antaranya bahkan menyebut akan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kenapa tambang bisa muncul di Raja Ampat. Pertanyaannya tentu saja: kalau mereka tidak tahu, siapa lagi?
Rakyat pun terdiam. Terpukau menyaksikan drama sandiwara nasional berjudul: “Kita Semua Kaget”. Sebuah pertunjukan yang naskahnya ditulis dengan gaya sinetron, tapi diklaim sebagai respons serius negara terhadap kehancuran ekologis.
Yang dilupakan dari semua kekagetan itu adalah: tambang tidak turun dari langit. Ia butuh izin, perencanaan, lahan, dan tentu saja dukungan politis. Tidak mungkin ada operator tambang yang cukup nekat menyeret alat berat ke Raja Ampat tanpa restu dari pihak-pihak tertentu—yang kini justru tampak paling terkejut.
Mungkin benar, tambang itu muncul “tiba-tiba”. Tapi bukan di dunia nyata. Ia muncul tiba-tiba di kesadaran pejabat, setelah publik membicarakannya. Sebab di negeri ini, kesadaran seringkali baru datang setelah viral. Dan itulah mengapa, para menteri kita lebih sering jadi komentator dibanding pelaku kebijakan.
Di akhir episode, rakyat hanya bisa bertanya:
Kalau semua pejabat kaget, siapa yang sebetulnya tahu?
Dan lebih jauh lagi:
Siapa yang kasih izin?
Atau jangan-jangan… semua ini hanya panggung teater untuk menutup malu karena tambang itu sudah terlalu lama berdiri—dan mereka baru sadar setelah drone warga lewat?
