Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaProgram Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ternyata tidak berjalan semulus rencana. Lambatnya penyaluran beras ini memicu pertanyaan dari berbagai kalangan. Mengapa program yang digadang-gadang untuk menjaga pasokan dan harga beras tetap stabil justru tersendat di lapangan?
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkap bahwa distribusi dilakukan sesuai petunjuk teknis (juknis) Badan Pangan Nasional (Bapanas), dengan jalur utama ke pengecer pasar melalui aplikasi SPHP. Prosedur ini memang dimaksudkan untuk menjaga ketertiban distribusi, namun justru menjadi salah satu penyebab keterlambatan.
Data menunjukkan betapa lambatnya penyaluran. Dari target 1,318 juta ton pada periode Juli–Desember 2025, hingga 26 Juli baru tersalur 2.591 ton. Bahkan, laporan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut hingga pertengahan Agustus, pasokan SPHP yang masuk baru 540 ton—jauh dari target.
Sejumlah faktor penyebab keterlambatan antara lain:
Prosedur penyaluran yang ketat. Dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan, namun memperlambat distribusi.
Persyaratan mitra penyalur. Harus memiliki rekomendasi dinas ketahanan pangan/pemda dan menggunakan aplikasi Klik SPHP.
Keterbatasan jaringan distribusi. Masih minim, sehingga perluasan menjadi mendesak.
Koordinasi antar-lembaga yang kompleks. Melibatkan Bulog, Aprindo, Perpadi, dan Bapanas.
Pemerintah dan Bulog mencoba mengatasi hambatan dengan beberapa langkah:
Menjual langsung dari gudang Bulog untuk memotong rantai distribusi.
Operasi pasar dengan truk ke pasar tradisional.
Mengoptimalkan jalur distribusi agar penyaluran merata ke seluruh wilayah.
Bersinergi dengan TNI-Polri untuk mengawal penyaluran dan bantuan pangan.
Meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik tak wajar.
Target pemerintah tetap ambisius: 1,318 juta ton SPHP harus tersalur hingga akhir Desember 2025. Namun, tanpa pembenahan prosedur, percepatan koordinasi, dan perluasan jaringan distribusi, target ini berisiko sekadar menjadi angka di atas kertas.
Program SPHP lahir untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar. Tetapi, jika beras yang dijanjikan murah dan terjangkau tidak segera sampai ke masyarakat, yang stabil hanyalah kekecewaan rakyat.
Semoga demikian adanya!
(Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
