Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Sultan yang tak berkualitas sultan. Itulah Sultan Bachtiar Najamudin. Bahkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu disindir memalukan oleh pihak Istana.
Selasa (14/1/2025) lalu, Sultan Najamudin melontarkan usulan soal pemanfaatan dana zakat untuk membiayai Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diprogramkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran Rp71 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menurut Sultan, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program MBG karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program yang mulai direalisasikan pada 6 Januari lalu.
Sontak, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas protes. Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir juga protes. Menurut keduanya, dana zakat hanya untuk mustahik atau mereka yang berhak menerimanya, antara lain fakir miskin.
Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto pun ikut merespons. Ia bahkan menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG itu sangat memalukan. Sebab, katanya seperti dikutip media, Kamis (16/1/2024), peruntukan dana zakat sudah diatur dan ditentukan sesuai dengan syariat (hukum Islam).
Usulan Sultan tersebut memang tidak berkualitas sultan. Sebab itu, Istana pantas lepas tangan. Istana tak mau ikut-ikutan dianggap tak berkualitas sultan.
Bagaimana bisa seorang senator seperti Sultan Najamudin bisa mengusulkan hal yang menyimpang dari aturan? Apakah dia memang tidak paham aturan tentang zakat?
Kalau dari dana infak dan sedekah bisa saja. Tapi dari dana zakat? “No way”!
Sebab, penerima program MBG, yakni anak-anak sekolah, tidak semuanya fakir miskin atau mustahik lainnya.
Menggiurkan
Data BAZNAS, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun per tahun, sebuah nominal yang sangat menggiurkan, sehingga ada saja pihak yang tergoda untuk menyalahgunakannya. Salah satunya untuk membiayai program MBG itu.
Kalau memang pemerintah tidak mampu, buat apa memaksakan program MBG? Apa karena sudah terlanjur menjadi janji kampanye Prabowo?
Jangan tambahi beban rakyat dengan beban-beban baru lagi. Pemerintah jangan sok jagoan. Kalau memang tidak mampu, mengapa harus belagu?
