Oleh: Entang Sastroatmadja – Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat
Oleh: Entang Sastroatmadja – Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa BaratSurplus beras secara umum diartikan sebagai kondisi ketika produksi beras nasional melebihi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Artinya, jumlah beras yang diproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan masyarakat. Peningkatan produksi yang signifikan akan melahirkan surplus.
Surplus beras membawa dampak positif seperti meningkatnya cadangan nasional, potensi penurunan harga, serta peluang ekspor. Beras tak hanya menjadi kebutuhan domestik, tapi juga bisa menjadi komoditas strategis yang menguntungkan di pasar global.
Sebaliknya, defisit beras terjadi saat produksi tidak mencukupi kebutuhan konsumsi. Akibatnya, stok nasional menipis, harga beras naik, dan pemerintah terpaksa melakukan impor. Inilah realitas klasik dalam dinamika ketahanan pangan nasional yang rentan oleh banyak faktor, terutama iklim dan kebijakan.
Fenomena surplus dan defisit beras bukanlah hal baru. Banyak negara mengalaminya, sebagaimana halnya fluktuasi antara ekspor dan impor beras. Maka tak heran, ketika Indonesia berhasil meningkatkan produksi secara signifikan, negara-negara lain pun tertarik untuk mengimpor beras dari kita.
Mengawali masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ambisi besar: mewujudkan swasembada pangan. Program ini masuk sebagai prioritas utama pemerintahannya. Optimisme pun dibangun bahwa Indonesia akan sanggup mewujudkannya.
Dan tampaknya, keberuntungan berpihak. Di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, panen raya padi menghasilkan lonjakan produksi nasional yang terukur dan signifikan. Proyeksi menyebut angka produksi bisa mencapai 34,6 juta ton beras—rekor baru dalam sejarah pertanian kita.
Dengan pencapaian itu, cadangan beras pemerintah diperkirakan menembus angka 4 juta ton. Beberapa pejabat bahkan menyatakan bahwa Indonesia akan mengalami surplus beras antara 4 hingga 5 juta ton. Ini menjadi capaian yang layak dibanggakan. Sebuah prestasi besar yang jarang dicapai pemerintahan sebelumnya.
Tak kalah mengejutkan adalah pernyataan berani pemerintah: mulai tahun ini, Indonesia akan menghentikan impor beras. Sebuah langkah besar, mengingat selama ini impor selalu menjadi “penolong darurat” di saat produksi nasional kolaps.
Namun, pertanyaannya: Apakah surplus ini akan langgeng? Apakah ini benar-benar hasil dari strategi matang dan sistem pertanian yang kokoh? Atau sekadar efek dari keberuntungan musiman?
Pertanyaan-pertanyaan ini krusial. Pasalnya, keberhasilan panen kali ini mungkin ditopang oleh faktor eksternal seperti iklim dan cuaca yang bersahabat. Bisa juga karena keberpihakan pemerintah saat ini terhadap sektor pertanian begitu besar.
Tapi bagaimana bila musim berikutnya disergap El Niño atau La Niña? Bagaimana jika pemerintahan berikutnya tak lagi menaruh perhatian pada sektor pertanian? Bagaimana jika elite-elite birokrasi kehilangan komitmennya terhadap pembangunan pertanian yang tangguh?
Kita pernah punya pengalaman pahit. Baru dua tahun lalu, Indonesia didera El Niño yang membuat stok beras terguncang. Tahun 2024 kita terpaksa mengimpor 4,5 juta ton beras. Pemerintah waktu itu seperti kebingungan, tak siap menghadapi ancaman krisis pangan.
Jangan sampai prestasi hari ini menjadi euforia sesaat. Surplus beras harus dijaga dan dipertahankan melalui kebijakan jangka panjang, inovasi teknologi pertanian, dan perlindungan petani. Jangan biarkan kita kembali tergelincir menjadi importir beras karena ketidaksiapan dan pengabaian.
Mari jadikan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran. Jangan sampai kebakaran jenggot lagi saat badai datang. Kita harus memastikan bahwa surplus hari ini bukan fatamorgana, tapi benar-benar awal dari kemandirian pangan sejati.
