Damai Hari Lubis-Pengamat Hukum Mujahid 212
Ada beberapa tim survey, terkait pilihan warga masyarakat peserta pemilu pilpres/ capres-cawapres antara 01 , 02 dan 03, hasil dari tim survey dimaksud selalu saja mengunggulkan salah satu pasangan yang itu-itu juga. Diyakini penuh dengan rekayasa, Parpol tsb seakan selalu unggul jauh.
Hasil survey itu, bahkan selalu diatas 50 % lebih. Suara yang didapat oleh “kontestan pemberi order”, sungguh berbeda dengan fakta di lapangan. Ini menjelaskan bahwa hasil survey sesuai angka pesanan (order rekayasa) yang selalu unggul.
Padahal jauh menyolok hasil dari bakal calon pemilih kontestan dari survey orderan, tim survey orderan rekayasa sangat jauh kalah jumlahnya dibawah dari masyarakat yang hadiri pasangan kontestan diluar daripada hasil tim survey rekayasa, atau justru bukan pasangan kontestan hasil dari yang tim survey orderan yang unggul, hal penilaian yang kontradiksi jumlah ini, justru hasil estimasi berdasarkan visual atau fisik yang hadir pada saat kampanye dari ketiga kontestan 01 , 02 dan 03
Survey yang penuh dengan rekayasa ini adalah alibi yang berencana untuk penghitungan kecurangan kelak. Atau perilaku jahat untuk gambarkan seolah olah menjadi fakta penghitungan kemenangan yang penuh kecurangan. Namun sejak dini sudah dilakukan kecurangan by system (komputerisasi) dalam 1 putaran. Pola bakal kecurangan atau kejahatan pemilu ini tentunya dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masiv/TSM. Salah satu kaki tangannya adalah tim surveyor yang hasilnya direkayasa.
Kemudian oleh kelompok tertentu yang mempunyai segala fasiltas (power, finance dan kekuasaan) menggunakan kekuasaannya akan melegitimasi kemenangan pemilu pilpres curang tsb dengan cukup satu putaran.
Maka masyarakat yang inginkan pemilu pilpres jurdil dan rahasia serta terbebas dari intervensi dan pengaruh kekuasaan, wajib waspada. Rakyat harus siap-siap melakukan perlawanan dengan segala upaya hukum yang ekstra radikal, terhadap hasil kecurangan dari kontestan yang hasilnya selau tinggi namun beda dengan kenyataan penghitungan suara di setiap TPS di tanah air. Atau berbeda dengan kehendak rakyat yang sebenarnya sesuai pencoblosan kertas yang asli hasil pemilu 14 Februari 2024.
Bisa jadi yang disetorkan ke KPU bukan kertas yang berasal dari TPS yang disediakan oleh KPPS yang resmi dan sah.
