Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Hanya ada satu pilihan: mundur secara ksatria, atau dilengserkan oleh rakyat secara paksa!
Demikianlah ultimatum yang disampaikan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kepada Bupati Pati Sudewo dalam spanduk-spanduk yang terbentang di sekitar Alun-Alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa (12/8/2025).
Keesokan harinya, Rabu (13/8/2025), ratusan ribu warga Pati akan menggelar aksi unjuk rasa di Alun-Alun. Tuntutannya seperti yang tertera di spanduk-spanduk itu: mundur ksatria atau dilengserkan paksa!
Tuntutan mundur itu dipicu oleh pernyataan Sudewo sendiri yang sempat menantang massa untuk berunjuk rasa. Jangankan 5 ribu, 50 ribu pun akan ia hadapi.
Adapun rencana aksi unjuk rasa itu dipicu oleh kebijakan Sudewo yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Sudewo memang telah mencabut kebijakan yang kontroversial dan akan menyengsarakan rakyat itu. Politikus Partai Gerindra itu juga telah minta maaf. Namun Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bergeming. Mereka seolah menyatakan: tak ada maaf bagimu, Sudewo!
Dukungan bagi aksi unjuk rasa itu memang terus mengalir. Buktinya: 13 ribu dus air mineral sudah teronggok di titik utama lokasi unjuk rasa di sekitar Alun-Alun.
Melihat gelombang dukungan rakyat yang terus membesar itu, Sudewo pun menciut nyalinya. Pun ada tekanan dari Gerindra dan pemerintah pusat. Lalu Sudewo pun membatalkan kebijakan yang tidak bijak itu. Plus minta maaf.
Akan tetapi, masyarakat Pati terlanjur kecewa. Mereka tetap akan berunjuk rasa, Rabu (13/8/2025). Tuntutannya kepada Sudewo pun lebih gahar: mundur ksatria atau lengser paksa!
Apakah Sudewo akan lengser? Kita lihat saja nanti. Yang jelas, ada satu pelajaran berharga buat Sudewo: jangan pernah melawan rakyat!
Sebab suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi vox dei.
Siapa pun melawan rakyat, dia akan kualat. Cepat atau lambat.
Ada yang Menunggangi?
Sebelum menjadi Bupati Pati, Sudewo adalah anggota DPR RI dari Partai Demokrat dan kemudian berpindah ke Gerindra dan terpilih pula. Sebab itulah wajar ketika Sudewo jemawa. Dia adalah Bupati dari partai berkuasa atau the ruling party.
Namun, sekuat-kuatnya kader partai, dia tak akan kuat menghadapi rakyat.
Pertanyaannya, apakah ada kepentingan politik yang menunggangi rakyat?
Bupati adalah jabatan politik. Sebab itu wajar jika ada gerakan politik yang mau menumbangkannya. Yang penting konstitusional. Legal. Tak melanggar hukum.
Apakah rakyat ditunggangi? Siapa yang berani menunggangi rakyat? Ditunggangi pun ketika harus melawan akal sehat, tentu rakyat tak akan mau. Rakyat baru akan mau ditunggangi kalau si penunggang punya agenda yang sama dengan rakyat. Jika beda, tentu rakyat tak akan mau. Kompas rakyat adalah akal sehat.
Donasi air mineral dalam kemasan yang terus mengalir adalah cermin dukungan rakyat bagi aksi unjuk rasa. Maka hadapilah rakyatmu, Sudewo.
Mulutmu harimaumu, mengerkah kepalamu.
