Nusa Dua, Bali-Fusilatnews —Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengumumkan dan melantik struktur pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk periode 2025–2030 dalam Kongres VI yang digelar di Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (2/8/2025). Namun, absennya nama Hasto Kristiyanto dalam jajaran kepengurusan partai berlambang banteng tersebut menjadi sorotan utama.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo memberikan klarifikasi. Ia menyebut Hasto merupakan salah satu dari beberapa kader yang tidak dilantik karena tidak berada di lokasi saat prosesi berlangsung.
“Ada beberapa nama yang belum dilantik karena saat pelantikan tidak ada di lokasi. Saat pelantikan, beliau (Hasto) belum hadir,” ujar Ganjar saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (3/8/2025).
Ganjar enggan berspekulasi apakah Hasto akan tetap masuk dalam jajaran pengurus DPP ke depan. Menurutnya, seluruh keputusan terkait struktur partai merupakan kewenangan penuh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Ketum yang tentukan,” tegasnya singkat.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP selama lebih dari satu dekade dan dikenal sebagai salah satu tokoh kunci partai. Ketidakhadirannya kali ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik dan kader. Apalagi, momen ini terjadi hanya beberapa waktu setelah Hasto dibebaskan dari masa tahanan terkait kasus hukum yang menyeret namanya.
Meski demikian, Megawati tetap mengangkat diri sebagai Sekretaris Jenderal dalam struktur baru, selain menjabat sebagai Ketua Umum. Hal ini mengukuhkan dominasinya dalam arah kebijakan partai.
Berikut adalah struktur lengkap DPP PDIP periode 2025–2030 yang telah dilantik:
Ketua Umum:
- Megawati Soekarnoputri
Ketua-Ketua Bidang:
- Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
- Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdullah
- Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
- Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
- Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
- Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
- Ketua Bidang Politik – Puan Maharani
- Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
- Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
- Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
- Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno
- Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
- Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
- Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
- Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
- Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
- Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
- Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
- Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
- Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
- Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
- Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
- Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
- Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
- Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
- Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
- Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
- Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
Sekretariat dan Bendahara:
- Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri
- Wasekjen Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
- Wasekjen Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
- Wasekjen Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
- Wasekjen Bidang Komunikasi – Adian Napitupulu
- Wasekjen Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
- Bendahara Umum – Olly Dondokambey
- Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen
- Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
Penutup:
Dengan susunan ini, PDIP menampilkan wajah kepengurusan yang memadukan tokoh senior dan figur muda yang dianggap mampu menjaga kesinambungan ideologi dan strategi politik partai. Namun, absennya Hasto masih menyisakan pertanyaan, apakah ini pertanda adanya perubahan arah politik internal, atau sekadar urusan teknis belaka.
.
