Part 1
Bagian I:
Ketika Demokrasi Kehilangan Moral
By Paman BED
By Paman BED“Demokrasi memilih pemimpin. Moral menentukan bagaimana pemimpin menggunakan kekuasaan.”
Bayangkan sebuah perlombaan lari maraton.
Semua peserta berdiri di garis start yang sama.
Aturannya jelas.
Jarak tempuhnya sama.
Wasitnya tersedia.
Penonton memenuhi tribun.
Sekilas, semuanya tampak adil.
Namun, sesaat sebelum peluit dibunyikan, sebagian pelari diam-diam menaiki sepeda motor.
Sebagian lagi menyuap wasit agar menutup mata.
Ada pula yang membayar peserta lain agar sengaja memperlambat langkahnya.
Lalu ketika garis finis tercapai, panitia tetap mengumumkan pemenangnya.
Secara prosedur, perlombaan selesai.
Tetapi apakah keadilan benar-benar hadir?
Barangkali inilah pertanyaan yang layak kita ajukan kepada demokrasi.
Selama puluhan tahun, demokrasi dipahami sebagai puncak peradaban politik.
Rakyat diberi hak memilih pemimpinnya.
Kekuasaan tidak diwariskan.
Tidak pula dirampas melalui kudeta.
Pergantian pemerintahan dilakukan melalui pemilihan umum.
Semuanya terdengar indah.
Dan memang demikian seharusnya.
Namun, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan.
Apakah demokrasi cukup hanya memastikan rakyat bebas memilih?
Ataukah demokrasi juga harus memastikan bahwa mereka yang dipilih memperoleh kemenangan dengan cara yang bermartabat?
Di sinilah perbedaan antara demokrasi sebagai prosedur dan demokrasi sebagai etika.
Prosedur mengatur bagaimana pemimpin dipilih.
Etika menentukan bagaimana pemimpin memperoleh hak untuk dipilih.
Sayangnya, dalam praktik politik modern, perhatian kita sering berhenti pada prosedur.
Selama pemilu berlangsung.
Selama kotak suara tersedia.
Selama hasil dapat dihitung.
Selama pemenang diumumkan.
Demokrasi dianggap telah selesai.
Padahal sesungguhnya persoalan terbesar sering kali sudah dimulai jauh sebelum hari pencoblosan.
Hari ini, hampir tidak ada yang menyangkal bahwa politik membutuhkan biaya.
Semakin besar wilayah yang diperebutkan, semakin besar pula ongkos yang harus disiapkan.
* Kampanye memerlukan dana.
* Alat peraga membutuhkan biaya.
* Media sosial memerlukan strategi.
* Survei membutuhkan anggaran.
* Relawan memerlukan logistik.
* Perjalanan politik perlahan berubah menjadi perjalanan finansial.
* Tidak sedikit calon pemimpin yang harus menghabiskan dana dalam jumlah yang sangat besar hanya untuk memperoleh kesempatan dipilih.
Masalahnya bukan terletak pada biaya itu sendiri.
Masalah muncul ketika biaya berubah menjadi investasi.
Karena hampir setiap investasi memiliki satu tujuan.
Menghasilkan keuntungan.
Di sinilah demokrasi mulai memasuki wilayah yang berbahaya.
Kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah.
Melainkan sebagai aset.
Jabatan berubah menjadi instrumen untuk mengembalikan modal.
Bahkan, dalam situasi tertentu, untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada modal yang telah dikeluarkan.
Jika logika bisnis memasuki ruang kekuasaan, maka :
* rakyat perlahan berubah menjadi pasar.
* Suara menjadi komoditas.
* Janji menjadi iklan.
* Pemilu berubah menjadi kompetisi pemasaran politik.
Tidak semua calon pemimpin melakukan cara seperti itu.
Masih banyak negarawan yang mempertahankan integritasnya.
Masih banyak pejabat yang menolak politik uang.
Masih banyak penyelenggara negara yang bekerja dengan hati nurani.
Karena itu, tulisan ini sama sekali bukan tuduhan bahwa demokrasi identik dengan korupsi.
Justru sebaliknya.
Demokrasi adalah salah satu pencapaian besar peradaban manusia.
Ia memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengganti pemimpin tanpa pertumpahan darah.
Nilai itu harus dijaga.
Namun, mengakui keunggulan demokrasi bukan berarti menutup mata terhadap kelemahannya.
Pisau adalah alat yang sangat berguna.
Dengan pisau, seorang ibu dapat menyiapkan makanan bagi keluarganya.
Dengan pisau yang sama, seseorang juga dapat melukai orang lain.
Yang menentukan bukan pisaunya.
Melainkan tangan yang memegangnya.
Begitu pula demokrasi.
Ia hanyalah instrumen.
Bukan jaminan lahirnya keadilan.
Tidak ada satu pun sistem politik yang mampu menghasilkan pemerintahan yang bersih apabila manusia yang menjalankannya kehilangan integritas.
Sebaliknya, sistem yang belum sempurna sekalipun sering kali dapat menghasilkan kebijakan yang baik ketika dipimpin oleh orang-orang yang memiliki karakter kuat.
Mungkin karena itulah bangsa ini sesungguhnya tidak sedang kekurangan aturan.
* Undang-undang terus diperbarui.
* Lembaga pengawas terus dibentuk.
* Teknologi pengawasan terus dikembangkan.
Namun, mengapa korupsi masih terus terjadi?
Mengapa politik uang tetap muncul?
Mengapa manipulasi masih berulang?
Mungkin karena persoalan sesungguhnya bukan terletak pada sistem.
Melainkan pada sesuatu yang lebih dalam.
Sesuatu yang tidak dapat diukur oleh teknologi.
Tidak dapat dipaksa oleh peraturan.
Tidak dapat dibeli oleh uang.
Yaitu…
moral.
(Bersambung pada Part 1 – Bagian II)
