Part 2
Ketika Demokrasi Kehilangan Tuhan
Bagian II:
Ketika Agama Menjadi Kompas, Bukan Kendaraan Politik
By Paman BED
Setiap gagasan besar selalu diuji oleh pertanyaan-pertanyaan besar.
Demikian pula Teodemokrasi.
Begitu istilah ini diperkenalkan, sebagian orang mungkin akan bertanya,
“Apakah ini berarti negara agama?”
Pertanyaan itu wajar.
Bahkan harus dijawab.
Karena sejarah juga mengajarkan bahwa agama pernah digunakan untuk membenarkan peperangan.
Agama pernah dipakai untuk membenarkan penindasan.
Bahkan tidak sedikit politisi yang menggunakan simbol agama untuk memperoleh kekuasaan.
Jika demikian, apakah membawa nilai Ketuhanan ke dalam demokrasi justru berbahaya?
Jawabannya bergantung pada satu hal.
Apakah agama dijadikan alat politik, atau justru menjadi penjaga moral politik.
Di sinilah letak perbedaannya.
Teodemokrasi tidak pernah mengusulkan agar negara dikuasai oleh satu agama.
Tidak pula memberikan hak istimewa kepada pemuka agama untuk menentukan jalannya pemerintahan.
Negara tetap milik seluruh rakyat.
Konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi.
Pemilu tetap menjadi mekanisme pergantian kekuasaan.
Yang berubah bukan sistemnya.
Yang berubah adalah cara memandang kekuasaan.
Dalam Teodemokrasi, jabatan bukan hadiah.
Bukan pula investasi.
Jabatan adalah amanah.
Karena itu, ukuran seorang pemimpin tidak berhenti pada seberapa besar popularitasnya.
Bukan pula seberapa banyak modal politik yang dimilikinya.
Melainkan seberapa besar integritasnya ketika tidak ada seorang pun yang mengawasi.
Inilah sebabnya Teodemokrasi tidak mengukur kesalehan dari simbol.
Seorang pemimpin tidak otomatis amanah hanya karena rajin beribadah.
Tidak otomatis adil hanya karena pandai mengutip ayat suci.
Dan tidak otomatis bersih hanya karena sering menggunakan bahasa agama.
Sejarah menunjukkan bahwa simbol keagamaan tidak selalu berjalan seiring dengan integritas.
Sebaliknya, banyak orang yang sederhana, rendah hati, dan tidak banyak berbicara tentang dirinya justru meninggalkan teladan kejujuran yang luar biasa.
Karena itu, yang diuji dalam Teodemokrasi bukanlah simbol.
Melainkan karakter.
Bukan pakaian.
Melainkan perilaku.
Bukan slogan.
Melainkan amanah.
Ada contoh sederhana.
Bayangkan dua orang calon pemimpin.
Yang pertama berkampanye dengan membawa simbol-simbol agama ke mana-mana.
Namun ia membeli suara, menyebarkan fitnah, dan menerima suap.
Yang kedua tidak banyak menggunakan simbol keagamaan.
Namun ia jujur, menghormati lawan politik, menolak politik uang, dan menjaga setiap rupiah uang rakyat.
Dalam perspektif Teodemokrasi, siapakah yang lebih dekat dengan nilai Ketuhanan?
Jawabannya tentu tidak ditentukan oleh atribut yang dikenakan.
Melainkan oleh akhlak yang dijalankan.
Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang diucapkan manusia.
Tetapi juga apa yang dikerjakannya.
Di sinilah tantangan terbesar Teodemokrasi.
Bagaimana memastikan agama tidak berubah menjadi alat memperoleh kekuasaan?
Jawabannya bukan dengan menjauhkan agama dari kehidupan publik.
Melainkan dengan menjauhkan kepentingan politik dari penyalahgunaan agama.
Agama harus tetap menjadi cahaya.
Bukan dijadikan panggung.
Ia harus menjadi sumber nilai.
Bukan sumber legitimasi untuk membungkam perbedaan.
Indonesia sesungguhnya memiliki modal yang sangat besar untuk itu.
Bangsa ini lahir dari keberagaman.
Berbagai agama hidup berdampingan.
Berbagai suku berbagi tanah air yang sama.
Karena itu, Teodemokrasi hanya dapat hidup apabila menghormati kemajemukan.
Nilai Ketuhanan yang dimaksud bukanlah tafsir milik satu golongan.
Melainkan nilai-nilai universal yang hampir diajarkan seluruh agama.
Kejujuran.
Keadilan.
Amanah.
Kasih sayang.
Anti korupsi.
Menghormati martabat manusia.
Ketika nilai-nilai itulah yang menjadi dasar etika politik, demokrasi tidak kehilangan kebebasannya.
Sebaliknya, demokrasi memperoleh arah moralnya.
Mungkin pada akhirnya, bangsa ini tidak sedang mencari sistem politik yang baru.
Yang kita cari adalah manusia-manusia baru yang mau menjalankan politik dengan cara yang benar.
Karena demokrasi dapat memilih pemimpin.
Tetapi hanya hati nurani yang dapat menjaga agar pemimpin tetap berada di jalan yang benar.
Bersambung ke Part 3
“Teodemokrasi: Jalan Tengah Indonesia Menuju Politik Bermoral”
