Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Langkah Presiden Prabowo Subianto membungkam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mulai membuahkan hasil. Kini, partai politik yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini tak lagi kritis terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Sebaliknya, yang muncul adalah puja-puji terhadap Prabowo.
Saat menyampaikan catatan tentang setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Ahad (19/10/2025), yang keluar dari mulut Hasto cuma puja-puji. Tak ada kritik apalagi caci-maki.
Hasto, misalnya, menyebut Prabowo berhasil mengangkat kembali peran dan kepemimpinan Indonesia di level dunia.
Prabowo, katanya, berhasil mengangkat kembali peran dan kepemimpinan Indonesia dalam menjaga perdamaian global.
Arah kebijakan luar negeri yang ditempuh Prabowo, kata Hasto seperti dilansir sebuah media, menunjukkan kesadaran geopolitik yang sejalan dengan pemikiran Bung Karno dalam mewujudkan tatanan dunia baru yang lebih damai, adil, dan setara.
Alhasil, kata Hasto yang sempat dihukum terkait kasus suap Harun Masiku, kepemimpinan Indonesia di kancah global kini kembali menonjol lewat peran aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia.
Menurut Hasto, langkah Prabowo dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan keterlibatan aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel menjadi bukti konkret kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada perdamaian dunia.
Hasto juga menilai pemerintahan Prabowo pada tahun pertamanya telah menempatkan pentingnya konsolidasi di tubuh pemerintahan. Langkah ini, lanjut Hasto, menjadi fondasi penting agar pada tahun kedua pemerintahannya dapat bergerak lebih cepat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan nasional.
Apa yang disampaikan Hasto itu secara kelembagaan akan menjadi sikap Fraksi PDIP DPR RI.
Politik Dagang Banteng
Sebelum Hasto Kristiyanto berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PDIP sempat bersuara kritis terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Pun sampai Hasto ditahan dan diadili.
PDIP kemudian melakukan lobi-lobi sampai akhirnya Prabowo memberikan amnesti atau pengampunan hukuman kepada Hasto. Nah, sejak itulah partai politik berlambang kepala Banteng dalam lingkaran ini mulai jinak. Sejumlah kadernya, seperti Hasto dan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mulai memuji-muji Prabowo.
Semua itu menjadi bukti telah terjadi barter atau politik dagang Banteng, eh dagang sapi, antara Prabowo dan PDIP. Dengan demikian, rakyatlah yang menjadi korban. Sebab tak ada suara-suara kritis lagi di Senayan.
Sebelumnya, dari delapan fraksi yang ada di DPR RI, hanya PDIP yang tidak bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Kini, ketika PDIP sudah terbungkam, praktis parpol ini secara informal telah bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.
Kepentingan rakyat pun dikorbankan. Ironisnya, pengorbanan itu dilakukan PDIP hanya untuk kepentingan personal Hasto Kristiyanto.
Artinya, PDIP telah tersandera oleh Hasto. Hasto pun telah tersandera Prabowo. Apalagi KPK masih membuka kemungkinan untuk kembali membuka kasus Hasto. Selama Hasto tersandera oleh Prabowo, selama itu PDIP juga tersandera oleh bekas Komandan Jenderal Kopassus itu.
Alhasil, kini dan ke depan tak akan ada lagi suara-suara kritis di DPR RI. Legislatif hanya akan menjadi lembaga stempel bagi kebijakan-kebijakan eksekutif. Apa pun yang dibilang Prabowo, para wakil rakyat akan koor berkata: Yes, Man!
