Jakarta-Fusilatnews — Tim Pemenangan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak profesional dalam menyelenggarakan Pilkada Jakarta 2024. Menurut mereka, narasi KPU yang menyebut rendahnya partisipasi pemilih akibat kejenuhan masyarakat karena Pilkada berdekatan dengan Pemilu dan Pilpres hanyalah alibi untuk cuci tangan.
“Ini kan KPU sendiri menarasikan pemilu kali ini terlalu berdekatan (antara Pilpres dan Pilkada) dan masyarakat jengah. Ini menurut saya narasi yang terkesan cuci tangan,” ujar Ramdan Alamsyah, Koordinator Tim Pemenangan RIDO, pada Kamis (5/12/2024), seperti dikutip dari Kompas TV.
Partisipasi Pemilih Rendah di TPS Jakarta Timur
Ramdan menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), khususnya di Jakarta Timur, di mana tingkat partisipasi hanya berkisar 15 hingga 23 persen.
“Yang sudah jelas-jelas bahwa hampir di seluruh TPS terjadi penurunan partisipasi, padahal pemerintah sudah memberikan hari libur dan keleluasaan kepada masyarakat,” kata Ramdan.
Menurutnya, hal ini mencerminkan ketidakprofesionalan KPU, terutama dalam aspek sosialisasi kepada pemilih. “Sosialisasi yang dilakukan tim teknis KPU tidak cermat dan tidak terampil,” tegasnya.
Kritik terhadap Kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Ramdan juga mengkritik penyelenggara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dinilai tidak memiliki pengalaman memadai. Ia menyebut, terdapat banyak kekurangan teknis, termasuk buruknya koordinasi di lapangan.
“Bahkan ada RT yang tidak mendapatkan surat suara, padahal mereka biasanya bagian dari panitia. Ini menunjukkan buruknya koordinasi KPU,” tambahnya.
Fenomena Golput dan Kegagalan Parpol
Di sisi lain, rendahnya partisipasi pemilih bukan semata-mata kesalahan penyelenggara pemilu. Ramdan menggarisbawahi bahwa golput juga bisa menjadi indikator ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik atau kontestan pemilu yang gagal memenuhi aspirasi rakyat.
“Fenomena golput itu menunjukkan kegagalan partai politik kontestan pemilu atau pengusung calon dalam memuaskan aspirasi masyarakat, bukan semata-mata kesalahan penyelenggara pemilu,” pungkasnya.
KPU hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan Tim RIDO. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Jakarta 2024 tetap menjadi perhatian utama di tengah dinamika politik dan berbagai tantangan teknis yang dihadapi penyelenggara pemilu.
