Jakarta-Fusilatnews.- Todung Mulya Lubis, Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md., mengatakan sedang mempelajari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dana kampanye ilegal. Todung meminta publik bersabar dua hari menunggu respons TPN terhadap kasus tersebut.
“Soal temuan PPATK, saya mohon berikan waktu dua hari untuk mempelajarinya, dan melihat lebih jauh karena kalau betul ada temuan PPATK, itu sangat serius,” ujar Todung, dalam keterangan pers di Sekretariat TPN, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Desember 2023.
TPN Ganjar-Mahfud akan menyatakan sikap tentang temuan PPATK tersebut. “Tapi izinkan saya melihat secara lebih teliti. Saya mohon maaf belum bisa memberikan jawaban perihal ini,” ucap dia.
Sebelumnya, PPATK menyatakan adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal. Selain itu, seperti penjelasan PPATK, ada juga pendanaan kampanye bersumber dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu daerah Jawa Tengah.
Baca : https://fusilatnews.com/capres-ganjar-tanggapi-temuan-ppatk-terkait-transaksi-parpol-mencurigakan/
Pencairan pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal kerja debitur-debitur, namun diduga digunakan untuk kepentingan simpatisan partai, MIA. Selama 2022-2023, total pencairan dari BPR disalah satu daerah di Jawa Tengah ke rekening 27 debitur mencapai Rp 102-an miliar. Dari pencairan pinjaman itu, pada waktu bersamaan atau berdekatan dilakukan penarikan tunai. Duit itu lalu disetorkan kembali ke rekening MIA. MIA diduga sebagai pihak pengendali atas dana pinjaman tersebut.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, mengatakan total dana yang masuk ke rekening MIA yang bersumber dari peencairan kredit mencapai Rp 94 miliar. Dari rekening MIA, dana-dana itu dipindahkan kembali ke beberapa perusahaan seperti PT BMG, PT PHN, PT BMG, PT NBM, beberapa individu, serta diduga ada yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara. Beberapa perusahaan yang menerima aliran dana pinjaman melalui rekening MIA itu di antaranya terafiliasi dengan Koperasi Garudayaksa Nusantara. “Waktu itu pernah kami sampaikan indikasi dari illegal mining. Dari macam-macamlah,” kata Ivan pada Jumat, 15 Desember lalu.
