Tak afdal rasanya jika menyambut Hari Raya Idul Fitri tanpa membeli baju baru. Beberapa hari sebelum Lebaran biasanya masyarakat sudah berbondong-bondong berbelanja pakaian baru.
Kebiasaan ini sudah menjadi budaya di Indonesia. Bahkan sudah dimulai ketika zaman Hindia Belanda.
Namun, mengutip Histori, ketika masa itu kebiasaan ini dikecam pejabat kolonial. Dalam “Sarung, Jubah, dan Celana: Penampilan sebagai Sarana Pembeda dan Diskriminiasi” yang termuat dalam Outward Appearances, Kees van Dijk menjelaskan pejabat mengecam karena pembelian baju baru menyedot banyak biaya bagi anak negeri.
Diketahui dua pejabat kolonial yang mengkritik itu adalah Residen Semarang Steinmetz dan pejabat Hindia Belanda De Wolff. Mereka menyebut pembelian baju baru, termasuk pula tradisi-tradisi lain untuk menyambut Lebaran sebagai sumber bencana ekonomi.
Keberatan dua pejabat itu karena para bupati dan pamongpraja bumiputra ikut menggunakan dana pemerintah dalam menyambut Lebaran, termasuk pembelian pakaian baru. Ketika itu, para bupati dan pamongpraja bumiputra senang menggunakan pakaian campuran ala tradisi setempat, pengaruh Islam, dan ala Eropa.
“Bupati dan kepala wilayah biasanya melengkapi penampilan mereka dengan pakaian pribumi berupa kain ketat atau pantolan berbenang emas, dengan sepatu bot dan taji untuk sepatu, menurut gaya Eropa,” tulis Kees.
Nasib berbeda dialami rakyat jelata, para rakyat jelata ini hanya mempunyai sedikit pilihan dalam membeli pakaian baru. “Pakaian Barat ditabuhkan bagi banyak orang, jika ada pengecualian maka in berlaku bagi orang-orang yang dekat dengan Belanda,” jelas Kees.
Pakaian rakyat jelata biasanya campuran mode setempat dengan gaya muslim di India dan Arab.
