Jakarta – FUSILATNEWS.— Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 akan mengalami kenaikan di seluruh Indonesia. Kenaikan ini mengikuti kebijakan pengupahan terbaru yang mengacu pada formula baru berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Penetapan UMP 2026 dilakukan berdasarkan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor penyesuaian (alfa). Nilai alfa ditetapkan dalam rentang tertentu dan akan menjadi dasar perhitungan Dewan Pengupahan Daerah sebelum disahkan oleh gubernur masing-masing provinsi.
Menteri Ketenagakerjaan menegaskan, kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha. Pemerintah juga memastikan tidak ada penurunan upah minimum, meskipun di beberapa daerah terjadi perlambatan ekonomi.
“Upah minimum 2026 dipastikan naik. Formula ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara pekerja dan pengusaha,” ujar pejabat Kementerian Ketenagakerjaan dalam keterangannya.
Berdasarkan simulasi awal, kenaikan UMP 2026 secara nasional diperkirakan berada di kisaran 5 hingga 7 persen, tergantung kondisi ekonomi masing-masing daerah. Provinsi dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi berpotensi mendapatkan kenaikan UMP yang lebih besar.
Sesuai ketentuan, gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan besaran UMP 2026 paling lambat akhir Desember 2025. Setelah ditetapkan, UMP akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.
Meski demikian, kebijakan ini menuai beragam respons. Sejumlah serikat pekerja menilai formula baru belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak, sementara kalangan pengusaha mengkhawatirkan kenaikan upah akan menambah beban biaya produksi di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.
Pemerintah menyatakan akan terus membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan agar penetapan UMP 2026 tetap adil, realistis, dan berpihak pada keberlanjutan ekonomi nasional.
