Fusilatnews – Empat hari lalu, Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan warga Aceh dan menegaskan: jagalah hutan, jangan sembarangan menebang pohon. Kata-kata itu terdengar sejuk, seperti janji perlindungan bagi bumi dan generasi mendatang. Bayangkan: pohon yang tinggi menjulang, sungai yang jernih, hutan lebat yang menampung kehidupan ribuan makhluk—semua seakan diselimuti oleh pesan bijak itu.
Namun, hanya beberapa hari kemudian, pesan itu runtuh menjadi kontradiksi yang menyakitkan. Papua, wilayah yang menyimpan lebih dari 30 juta hektare hutan alam dan ratusan komunitas adat, diarahkan untuk ditanami kelapa sawit demi produksi BBM dan biofuel. Hutan yang harus dijaga di Aceh kini akan ditebang di Papua. Kata-kata bijak berubah menjadi kebijakan yang mengarah pada bencana ekologis.
Aceh sendiri sudah menjadi pelajaran pahit: dari sekitar 3 juta hektare hutan yang tersisa, ratusan ribu hektare telah diubah menjadi perkebunan sawit. Banjir bandang, longsor, sedimentasi sungai, masyarakat adat kehilangan tanah—semua itu adalah bukti nyata harga yang dibayar ketika kata-kata tanpa tindakan nyata mendominasi kebijakan.
Dan kini, sejarah pahit itu akan terulang di Papua, kali ini dengan skala jauh lebih besar. Sawit tidak tumbuh di ruang kosong; ia tumbuh dengan menebang hutan, merusak ekosistem, dan meminggirkan masyarakat adat. Paradoksnya jelas: di Aceh ia menekankan konservasi, di Papua ia mendorong ekspansi sawit. Ini bukan sekadar inkonsistensi, tapi kontradiksi kebijakan yang bisa menimbulkan malateka ekologis baru.
Publik tidak bisa diam. Papua bukan laboratorium kebijakan. Ia adalah rumah bagi kehidupan, budaya, dan keanekaragaman hayati yang tak ternilai. Jika Aceh sudah membayar mahal akibat deforestasi, Papua seharusnya menjadi prioritas perlindungan, bukan korban ambisi ekonomi dan energi semata.
Kemunafikan ini harus ditolak. Protes harus terdengar, konsistensi harus dituntut. Karena dalam isu lingkungan, kata-kata tanpa aksi nyata hanyalah jalan menuju bencana yang tidak bisa diperbaiki.
