Kasus pemagaran laut di Kabupaten Tangerang menjadi bukti nyata bagaimana model ahlak Jokowi masih bergelimang dalam lingkaran dusta dan ketidaktransparan. Sebuah fenomena aneh terjadi: sepanjang 30,16 kilometer lepas pantai di wilayah Kabupaten Tangerang, jajaran bambu berdiri kokoh, seolah mengklaim wilayah perairan tersebut. Ironisnya, baik pemerintah maupun pihak swasta seperti Agung Sedayu Group mengaku tidak tahu menahu tentang siapa yang bertanggung jawab atas pemagaran tersebut.
Kisah ini menjadi lebih mencengangkan ketika keluhan dari para nelayan yang merasa terganggu mulai muncul ke permukaan. Para nelayan kehilangan akses ke wilayah tangkapan mereka, yang merupakan sumber penghidupan utama. Dalam situasi ini, pemerintah seharusnya sigap memberikan jawaban dan solusi, namun yang terjadi justru sebaliknya – kebingungan dan saling lempar tanggung jawab.
Pada Kamis, 9 Januari 2025, tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, turun ke lokasi dengan Kapal Pengawas Hiu Biru 03 dan 06. Mereka memasang spanduk berwarna merah bertuliskan “Penghentian Kegiatan Pemagaran Laut Tanpa Izin”, menandakan bahwa aktivitas tersebut ilegal. Hal ini sekaligus menguatkan dugaan bahwa pemagaran laut ini melanggar Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Namun, langkah ini lebih terasa seperti tambal sulam ketimbang upaya nyata menyelesaikan akar permasalahan. Pemerintah tidak mampu menjelaskan siapa dalang di balik aksi pemagaran ini. Bahkan, investigasi awal menyebut adanya keterlibatan sosok berinisial “T”, yang hingga kini tetap menjadi misteri. Keengganan untuk transparan dan memberikan kejelasan ini mencerminkan budaya dusta yang telah menjadi karakteristik pemerintahan Jokowi selama bertahun-tahun.
Mengapa Kasus Ini Penting?
Kasus pemagaran laut di Kabupaten Tangerang bukan sekadar soal pelanggaran hukum. Ini adalah cerminan bagaimana kebijakan dan implementasi di era Jokowi sering kali terjebak dalam retorika kosong tanpa aksi nyata. Pemerintahan yang berjanji akan memberantas mafia tanah dan laut kini justru membiarkan persoalan sebesar ini terjadi tanpa penyelesaian jelas.
Nelayan, sebagai pihak yang paling terdampak, adalah korban nyata dari absennya tanggung jawab pemerintah. Pemagaran laut menghilangkan akses mereka terhadap wilayah tangkapan yang seharusnya dilindungi oleh negara. Dalam konteks ini, pemerintahan Jokowi gagal memenuhi salah satu tugas fundamentalnya: melindungi hak rakyat kecil.
Virus Dusta yang Menyebar
Budaya dusta dalam pemerintahan Jokowi tidak hanya tercermin dalam kasus ini. Ketidakmampuan untuk memberikan jawaban, kurangnya transparansi, dan pengabaian terhadap dampak kebijakan telah menjadi pola yang berulang. Virus dusta ini terus mengalir dalam darah pemerintahan, memperlihatkan betapa lemahnya komitmen terhadap keadilan dan kebenaran.
Dalam kasus pemagaran laut, pemerintah seharusnya mampu segera mengidentifikasi pelaku, menghentikan aktivitas ilegal tersebut, dan memastikan bahwa hak nelayan terlindungi. Sebaliknya, yang muncul adalah retorika tanpa aksi, membiarkan rakyat bertanya-tanya siapa yang sebenarnya berkuasa.
Penutup
Kasus ini adalah pengingat bahwa pemerintahan yang tidak transparan dan tidak bertanggung jawab akan selalu membawa dampak buruk bagi rakyatnya. Jika budaya dusta ini terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin tergerus. Pemerintah Jokowi harus segera bertindak untuk menghentikan virus dusta ini sebelum seluruh sendi pemerintahan terjangkit dan runtuh oleh kebohongan yang mereka ciptakan sendiri.
