Fusilatnews – Sejarah politik Indonesia kerap menghadirkan ironi. Dalam lintasan waktu, seorang musuh bisa menjelma menjadi sekutu, seorang atasan bisa berubah menjadi penerima penghormatan dari mantan anak buahnya. Relasi antara Wiranto dan Prabowo Subianto adalah salah satu episode paling dramatis dari ironi itu.
Tahun 1998, ketika rezim Orde Baru tumbang dan jalan reformasi terbuka, Panglima ABRI Wiranto mengambil langkah yang menentukan: memberhentikan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Kostrad. Keputusan itu diambil setelah sidang Dewan Kehormatan Perwira yang mengaitkan Prabowo dengan penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi. Bagi Prabowo, itu adalah titik nadir karier militernya. Ia disingkirkan dari struktur kekuasaan dengan stigma pelanggaran HAM yang membayangi perjalanan politiknya di kemudian hari.
Namun sejarah tak pernah berhenti di satu titik. Dua puluh enam tahun setelah peristiwa itu, tepatnya 28 Februari 2024, Presiden Joko Widodo menganugerahkan pangkat Jenderal TNI (Kehormatan) kepada Prabowo. Sebuah pemulihan simbolik yang mengangkat kembali martabat seorang jenderal yang dulu dipensiunkan secara pahit. Ironi semakin kuat mengingat Jokowi adalah rival politik Prabowo dalam dua kontestasi pilpres sebelumnya, namun kemudian menjadikannya mitra dalam kabinet dan bahkan menghormatinya dengan pangkat tertinggi militer.
Babak baru berlanjut pada 25 Agustus 2025. Kini giliran Prabowo, yang telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, memimpin upacara penganugerahan tanda kehormatan HUT ke-80 RI di Istana Negara. Dari 141 penerima tanda jasa, tercatat nama Wiranto yang memperoleh Bintang Republik Indonesia Utama. Sejarah seperti berputar penuh: orang yang pernah menandatangani pemecatan Prabowo, kini berdiri di hadapan mantan bawahannya untuk menerima penghormatan negara.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan betapa politik Indonesia bergerak dalam pusaran kepentingan yang cair. Dari pemecatan yang menyingkirkan, penghormatan yang memulihkan, hingga penganugerahan yang mengukuhkan, semuanya adalah simbol bagaimana hubungan personal dan politik bisa berubah mengikuti arus zaman.
Apakah ini tanda kedewasaan politik, di mana luka lama disembuhkan melalui rekonsiliasi? Atau justru pengaburan sejarah, di mana tragedi masa lalu diredam oleh seremoni kenegaraan tanpa menyentuh tuntutan keadilan? Pertanyaan itu masih menggantung. Yang pasti, hubungan Wiranto–Prabowo kini menjadi cermin wajah politik Indonesia: pragmatis, penuh ironi, dan sarat simbolisme kekuasaan.
