Fusilatnews – Ada ironi yang pekat di udara negeri ini. Seorang mantan presiden melenggang ringan ke Singapura—seakan negara tak pernah mempertanyakan apa pun darinya. Ia pergi seperti warga lain yang berhak menikmati kebebasan keluar-masuk negara, tanpa pertanyaan, tanpa hambatan, tanpa beban.
Sementara itu, mereka yang sekadar bertanya—bukan menghukum, bukan mengadili, hanya bertanya—justru dicekal. Nama mereka masuk daftar pencekalan, seolah-olah pertanyaan tentang kredibilitas pejabat publik adalah tindakan kriminal yang mengancam negara. Roy Suryo dan para pengkritik lain mendadak menjadi warga yang perlu diawasi kepergiannya. Sebuah logika yang bengkok, tapi di negeri ini, bengkok kerap sudah dianggap lurus.
Inilah wajah ironis penegakan hukum di republik:
yang berkuasa (atau pernah berkuasa) begitu mudah mendapatkan keringanan, sedangkan warga biasa yang melontarkan pertanyaan kritis justru diperlakukan sebagai ancaman.
Padahal, dalam demokrasi sehat, pertanyaan adalah bagian dari kewargaan. Menelisik latar belakang pejabat, menguji keaslian dokumen publik, mempertanyakan rekam jejak calon pemimpin—itu bukan tindakan kriminal, itu hak konstitusional warga.
Namun realitas politik Indonesia kerap membalikkan logika kewargaan. Pertanyaan dianggap perlawanan. Kritik dianggap ancaman. Dan pencekalan dijadikan alat disipliner: bukan untuk membatasi penjahat, tapi untuk membungkam suara yang tak diinginkan.
Pola ini berulang. Dari masa ke masa, siapa pun yang berada di lingkar kekuasaan selalu berhasil mendapatkan ruang gerak yang lebih luas dibanding warga biasa. Dalam konteks itu, perjalanan ke Singapura bukan sekadar urusan pribadi; ia menjadi simbol betapa istimewanya mantan pemimpin dibanding rakyat yang mempertanyakan integritasnya. Sebaliknya, pencekalan para pengkritik menjadi simbol betapa ringkihnya negara menghadapi pertanyaan sederhana.
Pertanyaan yang mestinya dijawab dengan dokumen resmi malah dibalas dengan daftar cekal.
Kritik yang semestinya disikapi dengan argumen malah dijawab dengan pembatasan kebebasan.
Dan pada akhirnya, demokrasi kehilangan sesuatu yang paling mendasar: kepercayaan publik.
Sebab demokrasi tidak roboh karena kebohongan besar; ia roboh pelan-pelan karena ketidakadilan kecil yang terus diulang—seperti membiarkan satu orang bepergian tanpa batas, sementara yang lain dicekal hanya karena bertanya.
Negeri ini, tampaknya, masih harus belajar bahwa kebebasan tak boleh diperlakukan sebagai hadiah bagi yang pernah berkuasa dan hukuman bagi mereka yang kritis.
Sampai hari itu tiba, ironi ini akan terus hidup:
Yang ditanya terbang bebas.
Yang bertanya justru dipasung.
