Oleh: Ali Syarief
Negeri ini dikaruniai tanah yang subur, air yang melimpah, dan langit yang bersahabat. Tapi di bawah hamparan hijau itu, hidup jutaan petani yang kering harapan. Mereka bekerja sejak fajar, membanting tulang demi memberi makan bangsa, namun ironinya: yang menanam padi justru tak sanggup membeli beras.
Di republik yang mengaku makmur, petani masih menjadi kasta terendah dalam rantai ekonomi. Pemerintah datang silih berganti, visi berganti jargon, tapi nasib petani tetap serupa: terhimpit, terlupakan, dan terpinggirkan dari narasi besar pembangunan.
Hasil Sensus Pertanian 2023 menegaskan kenyataan getir itu. Dalam satu dekade terakhir, jumlah rumah tangga petani gurem — mereka yang memiliki lahan rata-rata hanya 0,25 hektar — melonjak lebih dari 2,6 juta keluarga. Itu artinya, semakin banyak rakyat yang menggantungkan hidup di tanah sempit yang tak lagi mampu menumbuhkan kesejahteraan.
Negara menutupinya dengan bansos. Sepuluh kilogram beras per bulan menjadi penopang hidup bagi 22 juta rumah tangga miskin — sebagian besar di antaranya adalah petani. Bantuan ini mungkin menyelamatkan perut, tapi membunuh martabat. Bansos bukan jawaban jangka panjang, melainkan bukti bahwa negara gagal menyejahterakan mereka yang menjadi soko guru perekonomian bangsa.
Lebih ironis lagi, ketika petani berjuang mencari pupuk dan bibit, seorang menteri pertanian justru tertangkap KPK karena korupsi, pemerasan, dan pencucian uang. Sebuah tamparan keras bagi akal sehat bangsa ini. Bagaimana mungkin kesejahteraan tumbuh jika anggaran untuk memuliakan petani justru dikorup pejabat yang seharusnya menjadi pelindung mereka?
Kini, bola tanggung itu ada di tangan Prabowo Subianto. Ia mewarisi negara dengan tanah subur tapi masyarakatnya lapar. Dan yang paling urgen untuk ia lakukan saat ini bukanlah membangun proyek prestisius seperti IKN atau membeli alutsista canggih, melainkan mengurus petani — tulang punggung bangsa yang sesungguhnya.
Membalik Paradigma Lama
Pemerintah selama ini salah kaprah: pembangunan pertanian diukur dari peningkatan produksi, bukan kesejahteraan petani. Padahal, persoalan utama bukan di sawah, melainkan di pasar. Setiap panen raya, harga anjlok, tengkulak berpesta, petani merana. Negara hanya hadir sebagai penonton yang sibuk berpidato tentang swasembada.
Prabowo harus berani membalik paradigma itu. Pembangunan petani bukan sekadar meningkatkan produksi, tapi menjamin harga jual yang adil. Sebab yang menentukan hidup mati petani bukan berapa ton mereka panen, tapi berapa rupiah yang mereka dapat dari hasil panen itu.
Negara lain sudah melakukannya. Jepang, Korea Selatan, dan Thailand menetapkan harga dasar nasional bagi komoditas pangan strategis. Bila harga pasar jatuh, pemerintah membeli hasil panen dengan harga wajar. Skema itu tak hanya melindungi petani, tapi juga menjaga stabilitas pangan nasional. Indonesia seharusnya bisa melakukan hal yang sama — bila kemauan politiknya ada.
Langkah Konkret untuk Prabowo
Pertama, tetapkan harga dasar nasional untuk komoditas pangan utama. Negara wajib membeli hasil panen petani ketika harga pasar jatuh. Kebijakan ini akan memberi kepastian pendapatan dan mendorong regenerasi petani muda yang kini enggan ke sawah.
Kedua, reformasi total sistem pupuk dan benih. Pupuk subsidi yang bocor ke tangan mafia harus diputus dengan digitalisasi dan sistem berbasis database tunggal petani. Tak boleh lagi ada petani yang antre di kios pupuk sementara pejabatnya berpesta di hotel mewah.
Ketiga, bangun koperasi modern berbasis digital agar petani tak lagi tergantung pada tengkulak. Koperasi dan BUMDes harus menjadi pelindung ekonomi rakyat desa, bukan alat politik menjelang pemilu.
Keempat, sinkronkan kebijakan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Jangan lagi ada situasi absurd di mana petani sedang panen, sementara pemerintah membuka keran impor. Itu bukan kebijakan pangan, itu sabotase terhadap petani negeri sendiri.
Kelima, perkuat peran petani sebagai subjek pembangunan. Pemerintah harus melibatkan organisasi petani dalam perumusan kebijakan. Jangan biarkan mereka hanya menjadi objek statistik yang disodori janji-janji manis setiap musim pemilu.
Dan yang paling penting: berantas korupsi di sektor pangan. Tak ada kebijakan sehebat apa pun yang akan berhasil jika moral pejabatnya busuk. Setiap rupiah yang dikorup di Kementerian Pertanian sejatinya adalah nasi yang dirampas dari piring petani.
Kedaulatan Dimulai dari Sawah
Prabowo sering bicara tentang kedaulatan bangsa dan kemandirian ekonomi. Tapi semua itu omong kosong bila petani masih miskin di tanah sendiri. Sebab kedaulatan tidak bisa ditegakkan dari atas menara kekuasaan — ia tumbuh dari sawah dan ladang tempat rakyat menggantungkan hidup.
Petani bukan sekadar pekerja tanah, mereka penjaga peradaban. Bila mereka masih terbelenggu, maka yang sesungguhnya miskin bukan hanya petani, tapi juga moral bangsa ini.
Yang urgen bagi Prabowo hari ini bukan proyek prestisius, bukan seremoni besar-besaran, tetapi memerdekakan petani dari kemiskinan. Karena bila petani makmur, Indonesia akan berdiri tegak; tapi bila petani terus lapar, maka negara ini sejatinya sedang runtuh — perlahan tapi pasti.
