Jakarta, Fusilatnews — Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyoroti rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Yenny menyerukan agar kebijakan ini dihentikan, mengingat kondisi masyarakat yang semakin sulit.
“Saat ini kita menghadapi tantangan yang begitu besar. Rakyat hidup dalam kesulitan, harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah turun kelas, bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang,” ujar Yenny saat menghadiri peringatan Haul ke-15 Gus Dur di kediaman almarhum, Ciganjur, Jakarta Selatan.
Konsumsi Domestik Sebagai Penopang Ekonomi
Yenny menjelaskan bahwa konsumsi domestik merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, menurut analisis para ekonom. Namun, kebijakan pemerintah yang merencanakan kenaikan PPN dinilai kontraproduktif dengan upaya meningkatkan daya beli masyarakat.
“Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi justru saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12%,” tegasnya.
Bandingkan dengan Negara Lain
Yenny juga membandingkan kebijakan Indonesia dengan langkah ekonomi yang diambil negara-negara lain. Ia menyebut Singapura memberikan bantuan tunai kepada warganya, sedangkan Vietnam menurunkan pajak dan mengurangi jumlah pejabatnya.
“Apakah ini bijak? Mari kita lihat negara lain. Singapura justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan memperkecil jumlah pejabatnya. Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya,” ujar Yenny dengan nada kritis.
Pesan Gus Dur: Berdiri untuk Rakyat
Yenny meyakini bahwa Gus Dur, jika masih ada, akan memilih berpihak kepada rakyat kecil dan menentang kebijakan yang membebani mereka. Ia menekankan bahwa langkah pemerintah seharusnya difokuskan pada pemberantasan korupsi, bukan sekadar meningkatkan pajak.
“Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini. Prioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka-angka di atas kertas. Turunkan angka korupsi, bukan malah rakyat yang harus dibebani,” ucapnya dengan tegas.
Gus Dur dan Demokrasi
Dalam kesempatan yang sama, Yenny juga mengingatkan warisan demokrasi yang telah ditinggalkan oleh Gus Dur. Salah satu keputusan bersejarah yang dilakukan Gus Dur saat memimpin adalah memisahkan Polri dari TNI, langkah yang memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
“Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia. Sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan,” ungkap Yenny.
Acara Haul ke-15 Gus Dur dihadiri oleh berbagai tokoh nasional dan masyarakat yang mengenang perjuangan dan prinsip Gus Dur dalam memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi.
