Fusilatnews – Gelombang demonstrasi 25–29 Agustus lalu—yang dikenal dengan sebutan tuntutan 17+8—menjadi titik balik dalam lanskap politik awal pemerintahan Prabowo Subianto. Meski Prabowo baru saja resmi menakhodai negara, tuntutan massa justru banyak diarahkan kepada Jokowi, presiden sebelumnya yang meninggalkan tumpukan masalah.
Isu paling keras yang kembali digemakan adalah dugaan ijazah palsu Jokowi. Masalah ini, meskipun tak pernah selesai dibuktikan secara hukum, terus hidup di ruang publik sebagai simbol krisis integritas. Ia menjadi semacam hantu politik yang tak pernah hilang, dan kini menyeret stabilitas pemerintahan Prabowo.
Warisan Dzalim Jokowi
Mengapa Jokowi masih diburu tuntutan, padahal kekuasaan sudah berpindah tangan? Jawabannya sederhana: karena sikap dzalimnya ketika berkuasa. Ia menggunakan hukum sebagai alat politik, menyingkirkan oposisi, hingga mengukuhkan nepotisme dengan mendudukkan Gibran sebagai wakil presiden. Semua itu melahirkan kemarahan yang belum reda.
Kini, di bawah pemerintahan Prabowo, Jokowi tetap mendapat perlindungan. Gibran bukan hanya simbol regenerasi politik keluarga, melainkan tameng utama yang membuat Jokowi sulit dijerat. Selama Gibran ada di pucuk kekuasaan, tuntutan rakyat seakan terhalang oleh tembok yang kokoh.
POLRI: Garda Jokowi di Era Prabowo
Di tengah situasi ini, POLRI kembali menjadi sorotan. Sejak lama publik berharap reformasi kepolisian akan menjadikan mereka netral, berpihak pada hukum dan rakyat. Namun kenyataannya, POLRI justru tampil sebagai garda terdepan pembela Jokowi, bahkan di era Prabowo.
Tidak heran jika penggantian Kapolri berlangsung alot. Posisi ini bukan lagi soal profesionalisme, melainkan hasil dari sindikasi antara Jokowi dan lingkar kekuasaan. Siapa yang duduk di kursi Kapolri harus bisa menjamin keamanan politik bagi keluarga Jokowi. Ini memperlihatkan betapa reformasi POLRI tersandera oleh kepentingan elit.
Penutup
Aksi 17+8 adalah alarm keras: rakyat menolak melupakan warisan masalah Jokowi, meskipun kini Prabowo yang berkuasa. Selama isu ijazah palsu, nepotisme, dan penyalahgunaan aparat belum dituntaskan, maka bayangan Jokowi akan terus menghantui pemerintahan baru.
Jika reformasi POLRI gagal dikembalikan ke jalurnya, institusi ini akan terus tercatat bukan sebagai penjaga hukum, melainkan alat proteksi keluarga Jokowi di tengah era Prabowo.
