Jakarta, Fusilatnews. Keputusan Presiden Jokowi menaikan harga BBM, disikapi dengan strategi kebijakan Gubernur DKI Jakarta, sebagai langkah strategis
Presiden Jokowi telah menaikkan harga BBM Pertalite Pertamina menjadi Rp 10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu, 3 September pukul 14.30 WIB. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 3 September 2022 mengatakan pemerintah juga menaikkan harga BBM subsidi untuk solar dari Rp 5.150 rupiah per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian, untuk BBM non-subsidi, pemerintah pemerintah menaikkan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria telah memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya, di Balai Kota, Jumat (9/9) malam.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Anies menjelaskan bahwa gejolak ekonomi dunia telah berdampak kepada Indonesia yang mengakibatkan keluarnya kebijakan penyesuaian harga BBM.
“Kita menyaksikan bahwa gejolak dunia mulai berdampak pada Indonesia. Ketika itu, Pemerintah mencoba menahan gejolak tersebut. Tetapi semua itu ada waktunya, ada batas anggarannya. Sehingga gejala ini terus diperhatikan sejak quarter pertama, lalu kini masuk quarter ketiga, tekanannya makin besar dan tak ada pilihan, kecuali melakukan penyesuaian harga salah satunya harga BBM,” ujar Gubernur Anies dalam keterangan tertulis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Oleh karenanya diadakan rapat ini untuk membahas dan mengeluarkan rekomendasi sebagai antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Rekomendasi tersebut salah satunya adalah menjaga agar tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI tidak berubah atau tidak naik.
Inilah 6 rekomendasi dari rapat dimaksud, sbb:
1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial.
2. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan.
3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.
4. Memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami
kenaikan.
5. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.
6. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.
Dampak dari kenaikan BBM tersebut akan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk Transjakarta dan Rp4,255 miliar untuk angkutan laut. Sehingga, harapannya akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM.
“Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan Rp 62,1 miliar untuk TJ dan Rp 4,2 miliar untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif),” tegas Gubernur Anies.
Transportasi umum Jakarta tidak terkena dampak kenaikan harga BBM
Selain itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat untuk bermobilitas menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan harga BBM.
“Kira-kira dengan cara seperti itu maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang kedua yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” tambahnya.
Kemudian tak kalah penting, Gubernur Anies juga menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik. Sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.
“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” tandasnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
