Fusilatnews – Kita tak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hati seorang jenderal. Tapi kadang, dalam terang cahaya blencong wayang kulit, sesuatu yang tersembunyi mencuat ke permukaan. Bukan karena tokoh Pandawa berkata, bukan karena dalang menuding, tapi karena bayang-bayang itu sendiri bicara.
Pada malam perayaan Hari Bhayangkara ke-79, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, bicara bukan dalam nada komando, melainkan seperti seseorang yang sedang berusaha memahami tubuhnya sendiri—tubuh besar bernama Kepolisian Republik Indonesia. Ia berkata, “Kami selalu minta dan membuka ruang untuk dikoreksi dan dievaluasi.” Pernyataan ini keluar tidak lama setelah aroma perubahan—bahkan pergantian—Kapolri berembus dari lorong-lorong istana kekuasaan.
Di negeri ini, pernyataan seorang pejabat tinggi tidak pernah hanya tentang makna katanya, tapi juga tentang momen ketika ia mengatakannya. Kata-kata sang jenderal hadir di tengah riuh rendah suara publik tentang buruknya citra Polri: kasus penyiksaan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, hingga aparat yang tak segan jadi centeng bagi para penguasa. Dan di tengah segala itu, ada bisik-bisik yang makin nyaring: “Kapolri akan diganti.”
Lalu, mengapa tiba-tiba bicara tentang evaluasi? Apakah ini penyesalan, peringatan, atau permintaan maaf yang disampaikan dalam bahasa simbolik? Atau sekadar strategi bertahan? Ataukah, justru, ini yang paling menyakitkan: bahwa ia sendiri tahu ada yang tak bisa lagi dikendalikan, bahkan dari balik pangkat bintang empat dan segala protokoler institusinya?
Goenawan Mohamad pernah menulis bahwa kekuasaan seringkali tak memiliki wajah, hanya bayangannya yang tampak. Maka pernyataan Kapolri, dalam suasana yang seremonial, bisa jadi adalah bentuk keputusasaan yang dibungkus dengan kesantunan. Seperti dalang yang tahu bahwa lakon yang dimainkannya tak lagi miliknya. Lakon itu sudah dikuasai oleh penonton yang mendesak, oleh pemilik hajatan, oleh “istana” yang tak selalu tampak tapi mengatur segala.
Sungguh ironis. Ketika seorang jenderal tertinggi meminta masyarakat untuk memberi kritik, justru karena kritik telah datang tanpa diminta. Ia datang dalam bentuk kemarahan di media sosial, dalam laporan-laporan jurnalis, dalam obrolan warung kopi, bahkan dalam ketakutan yang diam-diam di kampung-kampung. Ia datang karena masyarakat tahu: Polri adalah lembaga yang paling dekat dengan kekuasaan—dan kadang, menjadi wajah kekuasaan itu sendiri.
Maka, ketika Jenderal Listyo Sigit menyebut bahwa kritik adalah tanda cinta, itu terdengar seperti doa seorang ayah yang tahu anak-anaknya mulai muak, tapi ia masih ingin diyakini bahwa cinta mereka belum mati.
Tapi cinta, seperti juga kepercayaan, bukan soal doa atau kata-kata. Ia lahir dari laku. Dan jika ada yang bisa menjelaskan bagaimana cinta pada institusi bisa pulih, maka ia bukan datang dari pidato, tapi dari keberanian: membersihkan tubuh sendiri, meski itu berarti menanggalkan atribut, melepas kebanggaan palsu, dan mengakui luka yang tak bisa lagi ditutup oleh seragam.
Ada apa dengan Kapolri? Mungkin ia sedang bicara pada dirinya sendiri. Dan pada malam yang sunyi, di bawah bayang tokoh-tokoh wayang yang diam namun bercerita, seorang jenderal mungkin tahu: bahwa ia memimpin sebuah institusi yang tengah kehilangan makna.
Dan dalam dunia yang terus berubah—kadang yang paling menakutkan bukanlah ketika rakyat tak mencintai lagi, tapi ketika mereka sudah tidak peduli.
