Oleh : Agil Mahasin
Sanjungan jelas pantas kita berikan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Prahara kasus “polisi tembak polisi” telah menemui titik terang setelah sekelumit drama menyelimuti kasus tersebut. Aktor intelektual kasus pembunuhan telah diungkap dengan lugas, meski tersangka tak lain merupakan jenderal mereka sendiri. Rasanya di sinilah kinerja Polri layak diberi apresiasi tinggi.
Namun bicara pihak yang berjasa, Polri tentunya bukan satu-satunya. Geliat ‘aktivisme’ di jagat media sosial rasanya tidak kalah besar jasanya dalam pengungkapan kasus ini. Hal ini erat kaitannya dengan kronologi peristiwa di mana situasi awal ketika kasus ini mulai terungkap begitu sumir. Narasi yang muncul di permukaan semua seragam. Bahwa telah terjadi adu tembakan antara polisi, yang diduga terjadi karena adanya tindakan pelecehan seksual.
Bukan hanya Polri yang bersuara. Beberapa instansi lain yang bersuara ke publik juga menyampaikan kronologi serupa. Tetapi, kronologi tersebut tidak sejalan dengan logika yang berkembang dalam aktivitas medsos. Para netizen melancarkan kontra opini dengan menyerang ketidaklogisan kronologi yang muncul. Beragam cuitan, hashtag, analisis, dan berbagai model posting-an muncul menyuarakan ketidakjelasan kasus. Dan, sejak itulah kasus ini jadi atensi seluruh masyarakat Indonesia.
Hari ini kita mengetahui bahwa kronologi itu hanya skenario. Tetapi, jauh sebelum polisi menyatakan itu, para ‘aktivis’ medsos sudah sejak awal menyatakan kronologi tidak ‘nyambung’. Ketika seluruh institusi kelembagaan negara nyaris termakan dengan skenario, publik dalam aktivisme medsosnya tampil menghakimi analisis lembaga resmi negara. Dari sana kita memahami bahwa perkembangan kasus ini jelas tidak bisa dilepaskan dari derasnya atensi dari para pegiat medsos.
Dampak Konten Viral
Satu di antara kalkulasi yang mungkin luput dari perhitungan Irjen Ferdy Sambo (FS) adalah betapa skenarionya jadi konsumsi ratusan juta warga negara Indonesia. Skenario yang ia buat dinilai dan diadili oleh berjuta-juta orang. Secara jabatan, FS merupakan orang berpengaruh. Dan, jelas dengan pengaruhnya tersebut ia dapat mengkondisikan berbagai keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di republik ini. Namun, sejauh apa pengaruh dia pada aktivitas medsos yang berlangsung? Jelas, inilah ruang yang tidak bisa dijangkau pangkatnya.
Saya mengatakan bahwa aktivisme medsos sangat krusial dalam pengembangan kasus ini. Sebab dalam kasus ini kita menyaksikan, wacana resmi yang dikeluarkan oleh negara bisa diimbangi dengan wacana organik yang tumbuh dari aktivitas medsos. Meskipun analisis yang tumbuh dalam ruang medsos jauh dari prinsip ilmiah yang berbasis evidence atau scientific crime investigation, tetapi frekuensi wacana yang berkembang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengimbangi kronologi yang dinilai tidak logis.
Sejujurnya dampak dari konten viral begitu signifikan hari ini. Diungkapkan oleh Auditya Firza Saputra dalam Jurnal Jentera bahwa fenomena viral telah menjadi kendali sosial di era media yang baru. Aktivitas ini menghubungkan antara ketidaklaziman peristiwa dengan pendapat bebas dari setiap orang. Sebuah ruang yang dulu tidak dimiliki ketika komunikasi publik hanya dikendalikan oleh otoritas yang berwenang.
Otoritas yang kini berpindah di gawai masing-masing telah berubah menjadi alat kendali sosial yang sangat masif. Dalam banyak peristiwa, konten-konten viral-lah yang justru menjadi dasar penindakan berbagai peristiwa hukum. Utamanya dalam kasus-kasus pelecehan seksual, di mana para korban lebih nyaman menggunakan ruang ini untuk berkeluh kesah. Keluh kesah ini kemudian diamplifikasi melalui aktivisme viral sehingga dapat ditindaklanjuti dengan layanan resmi pemerintahan.
Uniknya, skenario Sambo pun terdeteksi dengan pola yang sama. Ketika instansi resmi negara terpaku pada bukti-bukti fisik lapangan (yang besar kemungkinan telah diutak-atik), keterangan sepihak dan otoritas FS yang membelenggu kemajuan penyidikan, ruang aktivisme medsos tumbuh dengan kekhasannya; melakukan cibiran, kritik, dan analisis yang sedikit hiperbola demi untuk membantah kronologi yang dinilai sangat tidak masuk akal.
Pada akhirnya, aktivisme viral dapat panggung kembali. Para petinggi negara menyerukan analisis ulang. Menguji setiap perspektif ‘terbalik’ dari skenario awal yang sudah diumumkan. Sebab keanehan memang tidak bisa ditutupi dengan kebohongan. Hanya saja otoritas selalu punya cara untuk membungkus kebohongan dengan cara yang seolah-olah tampak benar. Meskipun demikian, aktivisme medsos dalam kasus ini pun tampil sebagai polisi virtual yang siap menghakimi ketidaklogisan dengan caranya yang unik.
Momentum Perbaikan Integritas
Kasus ini rasanya juga merupakan momentum perbaikan integritas. Terutama bagi seluruh pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menyandang status sebagai pejabat publik. Kata ‘integritas’ yang selalu didengung-dengungkan, saat ini sudah termonitor secara real time oleh aktivisme medsos yang menyaksikan seluruh gerak-gerik pejabat publik. Dengan masifnya pergerakan dalam aktivisme medsos, integritas tidak lagi sekadar jargon untuk pejabat publik.
Dengan adanya instrumen medsos, publik bisa menyaksikan sendiri kiprah para tokohnya. Seperti halnya dalam kasus FS ini. Bisa kita saksikan bahwa secara simultan publik segera bisa menemukan jejak FS di masa lampau. Bagaimana dulu ketika memimpin kasus kebakaran kantor Kejaksaan Agung dan bagaimana kontroversi kasus KM 50 menyeruak kembali. Riwayat digital adalah aset dari aktivisme medsos. Sekali pejabat terbukti menyimpang, mudah sekali aktivisme medsos untuk menelusuri track record seseorang.
Di samping itu, aktivisme medsos sangat erat berkait dengan kritik sosial. Dengan itu, ruang ini bisa menjadi sangat menyakitkan bagi seorang pejabat publik yang tersiar tingkah buruknya. Terlebih jika tingkah dimaksud merupakan perbuatan kriminal. Sekali nama tercemar, sulit sekali memulihkan nama dalam ruang digital.
Hal-hal tersebut meskipun cukup ekstrem, rasanya baik untuk menstimulus setiap pejabat publik untuk segera berbenah. Dengan adanya aktivisme medsos yang tumbuh sebagai polisi virtual, tidak bisa lagi seorang pejabat publik berlaku sembrono. Sisi ini sangat baik untuk mendorong kualitas etik dari pejabat publik, dimana salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menumbuhkan kualitas pemantauan dari masyarakat umum. Sebab masyarakat adalah pihak yang tidak berada dalam pusaran psiko hierarkhis dan psiko politis sebagaimana dikatakan oleh Menko Polhukam.
Harapannya perbaikan integritas ini mendorong lahirnya kualitas pemerintahan yang optimal. Spirit ini tentunya penting ketika memahami bahwa pejabat merupakan sentral dari instrumen pemerintahan. Sebaik apapun sistem yang digunakan, akan sia-sia jika mental penyelenggara pemerintahan termasuk mental korup. Karena itu, sebagai representasi masyarakat sipil, para aktivis medsos perlu memainkan peran penting. Bertumbuh sebagai alat kontrol sosial untuk mengontrol setiap pejabat publik yang terbukti melakukan abuse of power dan abuse of ethic.
Agil Mahasin ASN
Dikutip detik.com Rabu, 24 Agustus 2022
Sungguh, aku terpuruk dalam lamunan. 🙄