FusilatNews– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan adanya ancaman serius yang mengintai dunia saat ini selain covid, yaitu climate change atau perubahan iklim. Masalah ini bahkan menurutnya sudah mulai terasa di masyarakat Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa untuk mencapai tujuan dalam upaya penanganan perubahan iklim diperlukan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan. Salah satunya melalui pembangunan ekosistem pembiayaan perubahan iklim.
“Perubahan iklim ini sudah terjadi di dunia, bahkan di Indonesia,” ungkapnya dalam diskusi bertajuk ‘Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable’ yang merupakan rangkaian agenda FMCBG G20, Bali, dikutip CNBCIndonesia.com,Kamis (14/7/2022)
Ia mengatakan Efek gas rumah kaca alami peningkatan 4% per tahun sejak 2010, sehingga membuat bumi semakin panas. Terbukti temperatur di Indonesia sudah meningkat 0,03% celcius. Daratan juga semakin terkikis akibat peningkatan permukaan air laut dan mengancam 65% masyarakat Indonesia..
“Tenggelamnya daratan karena naiknya air laut sebenarnya dengan kecepatan sekitar 1cm hingga 1,2cm per tahun. Itu sangat terpengaruh dari banyak orang yang tinggal di sana. Jadi bagi kami, menyampaikan perubahan iklim sangat penting,” ungkapnya.
Maka dari itu pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengatasi perubahan iklim. Targetnya pada 2025 bauran energi terbarukan bisa naik menjadi 23% pada 2025 dari posisi sekarang 12%. Walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi.
Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan kerangka kebijakan khusus dalam penanganan karbon. Mulai dari penciptaan pasar karbon hingga rencana pengenaan pajak. Ini dianggap lebih konkret, tidak hanya dari sisi komitmen namun juga pembiayaan.
“Karena komitmen tanpa sumber daya tidak mungkin untuk disampaikan,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penanganan perubahan iklim tidak hanya perlu dilakukan oleh PLN, Pertamina, Kementerian Keuangan, dan kementerian terkait saja. Pemerintah juga mengajak swasta untuk terlibat dalam persoalan ini. Bagi yang tertarik, pemerintah siap memberikan insentif. “Kami harus melibatkan swasta dalam kerangka kebijakan ini,” pungkasnya.
