Oleh: Kawan Nazar
Di tengah tekanan fiskal—defisit yang melebar, utang yang dijaga ketat, serta seruan efisiensi dari Presiden—publik justru disuguhi paradoks: belanja besar BGN yang memunculkan tanda tanya serius. Tiga pos pengadaan menjadi sorotan karena terlalu mahal, problematik dari sisi urgensi, tata kelola, dan konsistensi kebijakan nasional.
- Motor Listrik: Antara Dalih Distribusi dan Kaburnya Tanggung Jawab
Pengadaan 21–25 ribu unit motor listrik dengan total nilai Rp1,2–1,3 triliun (sekitar Rp48–49 juta/unit) menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas distribusi program MBG? Dalam desain awal, dapur SPG dikelola mitra, termasuk produksi, distribusi, dan investasi logistik. Artinya, kendaraan seharusnya menjadi tanggung jawab mitra. Intervensi negara melalui pengadaan kendaraan justru berpotensi: menduplikasi biaya dan mengaburkan akuntabilitas distribusi. Argumen “untuk daerah terpencil” juga problematik. Distribusi makanan dengan motor memiliki keterbatasan: kapasitas angkut rendah dan risiko keamanan pangan (suhu, higienitas). Selain itu muncul pertanyaan kebijakan industri: impor dengan harga lebih tinggi dari produk lokal dan bertentangan dengan agenda penguatan industri nasional.
- Kaos Kaki Rp100 Ribu: Simbol Kecil, Problem Besar
Pengadaan 17.000 pasang kaos kaki seharga Rp100 ribu per pasang tampak sepele, tetapi justru membuka problem tata kelola. Item ini bukan kebutuhan strategis dan tidak berkorelasi langsung dengan output program. Jika diperuntukkan bagi pegawai mitra, seharusnya tidak dibebankan ke negara. Jika untuk pegawai BGN, urgensinya dipertanyakan. Harga yang jauh di atas pasar menjadi indikator klasik inefisiensi, bahkan memicu dugaan mark-up. Dalam praktik pengadaan publik, justru item kecil sering menjadi pintu masuk masalah besar.
- Tablet dan Laptop: Digitalisasi atau Over-Spending?
Pengadaan perangkat keras digital yang menembus Rp 830 miliar menjadi titik paling krusial. Puluhan ribu tablet dan laptop dengan harga tinggi tidak sebanding dengan fungsi operasional yang relatif sederhana: input data, monitoring distribusi, dan pelaporan. Kebutuhan seperti ini sebenarnya cukup dipenuhi perangkat kelas menengah. Tanpa transparansi mengenai struktur organisasi dan kebutuhan riil, digitalisasi ini tampak sebagai over-spending tanpa desain.
- Kaburnya Peran Negara dan Mitra
Tiga belanja kontroversial dan bermasalah BGN justru telah mengaburkan batas antara peran negara dan mitra. Dalam skema kemitraan, negara seharusnya membayar output, bukan menanggung seluruh input. Ketika negara mulai membeli kendaraan, perlengkapan kerja, hingga alat operasional, model kebijakan bergeser dari efisiensi berbasis kemitraan menjadi ketergantungan pada negara. Konsekuensinya jelas: biaya membengkak, efisiensi menurun, dan risiko moral hazard meningkat.
- Kontradiksi Besar: Efisiensi vs Realitas Belanja
Di sinilah kontradiksi besar terlihat. Di satu sisi, negara menggaungkan efisiensi, kemandirian industri, dan disiplin fiskal. Di sisi lain, praktik anggaran justru menunjukkan belanja ekspansif, tidak presisi, dan minim transparansi. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan krisis konsistensi kebijakan publik.
- Dari Progam Sosial Menjadi Beban Fiskal
Program MBG sejatinya strategis dan berpotensi menjadi legacy kebijakan sosial. Namun tanpa tata kelola yang disiplin, ia berisiko berubah menjadi beban fiskal dan sumber distrust publik. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah program ini baik, melainkan apakah negara mengelolanya dengan benar. Sebab dalam kebijakan publik, niat baik tanpa disiplin anggaran kerap berujung pada pemborosan yang dilegalkan oleh narasi kesejahteraan.
