Jakarta – Fusilatnews – Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, menegaskan bahwa target Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, Hendri menawarkan tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, yang dapat membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Pertama, Hendri menyarankan penerapan pendekatan ekonomi Pancasila yang berfokus pada ekonomi kerakyatan. Ia mengingatkan pesan para pendiri Republik Indonesia bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara gotong royong. Dalam hal ini, diperlukan adanya demokrasi ekonomi yang melibatkan dan memberikan akses kepada semua pihak dalam aktivitas ekonomi serta mendorong kemajuan industri. Dengan langkah ini, diharapkan tidak ada lagi pengangguran atau kesulitan mendapatkan pendapatan karena minimnya kesempatan kerja.
“Sebenarnya, semua orang bisa bekerja. Pemerintah hanya perlu membuat kebijakan ekonomi yang memungkinkan setiap individu terlibat dalam aktivitas produktif,” ujar Hendri.
Kedua, Hendri menekankan pentingnya merevitalisasi industri. Belajar dari negara-negara maju, mereka berhasil melompat ke level ekonomi yang lebih tinggi melalui industrialisasi. Sebaliknya, Indonesia, menurutnya, belakangan ini justru mengalami deindustrialisasi dini, yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Revitalisasi industri dapat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun industri dasar serta menggerakkan sektor-sektor ekonomi di seluruh wilayah. Industri manufaktur juga berpotensi menjadi jangkar yang menghubungkan backward dan forward linkage antara BUMN dengan sektor swasta, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketiga, Hendri mengusulkan perlunya strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih dan inovatif di tengah dinamika perubahan global. Pemerintah dinilai perlu memperkuat industri pemastian yang akan mendukung revitalisasi industri serta memperkuat instrumen kebijakan di sektor ini.
“Jasa pemastian yang disediakan oleh BUMN di bidang penjaminan mutu, sertifikasi, standardisasi, inspeksi, dan sejenisnya sangat penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi,” jelas Hendri.
Ia mencontohkan bahwa kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan, seperti nikel dan bauksit, memerlukan validasi terkait kandungan bahan tambang. Kebijakan pemastian ini dapat mengurangi perbedaan antara pelaku usaha di hulu dan hilir serta memastikan standar yang disepakati dalam perdagangan hasil tambang terpenuhi.
“Dengan adanya kebijakan pemastian ini, potensi kerugian negara akibat perselisihan di sektor pertambangan bisa dicegah,” pungkasnya.
