FusilatNews – Bencana banjir yang melanda Jabodetabek pada awal tahun ini menjadi pengingat menyakitkan bagi masyarakat akan janji-janji yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai kepala negara yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah berjanji bahwa permasalahan banjir di ibu kota dan sekitarnya akan dapat dikendalikan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa janji tersebut hanyalah angan-angan. Kini, di awal kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, banjir besar kembali melumpuhkan berbagai wilayah, termasuk Bekasi yang terdampak paling parah. Kesedihan yang dirasakan oleh Presiden Prabowo bukan sekadar emosi spontan, melainkan refleksi dari kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam menangani persoalan klasik ini.
Faktor Penyebab: Kiriman Air dan Infrastruktur yang Tak Memadai
Banjir di Jabodetabek terjadi akibat meluapnya beberapa sungai besar seperti Ciliwung, Krukut, dan Pesanggrahan. Debit air yang meningkat tajam berasal dari hujan deras di kawasan hulu, seperti Bogor dan Depok. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut bahwa hujan yang terus-menerus di wilayah hulu dan hilir menjadi penyebab utama. Namun, pernyataan ini seolah menutupi fakta bahwa ketidakmampuan infrastruktur dalam mengelola debit air yang tinggi menjadi akar masalah sebenarnya.
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, pada Selasa (4/3/2025) pukul 16.00 WIB, sebanyak 122 RT dan dua ruas jalan utama di Jakarta terendam banjir. Di Bekasi, situasinya lebih buruk, di mana delapan dari 12 kecamatan lumpuh akibat tingginya genangan air. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bahkan menyatakan bahwa kota tersebut benar-benar tidak bisa beroperasi secara normal.
Prabowo Berduka, Jokowi yang Bertanggung Jawab
Presiden Prabowo menunjukkan keprihatinannya atas bencana ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa Prabowo telah memantau situasi banjir dan meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menangani dampaknya. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti juga mengungkapkan bahwa Presiden merasa sedih melihat rakyatnya kembali menderita akibat banjir.
Namun, kesedihan ini memiliki dimensi politik yang lebih dalam. Tragedi banjir ini sesungguhnya adalah tamparan keras bagi Jokowi, yang pernah mengklaim bahwa dirinya memiliki solusi ampuh untuk menanggulangi banjir Jakarta. Janji-janji tersebut kini terbukti kosong. Selama dua periode kepemimpinannya, tidak ada terobosan signifikan dalam pengelolaan tata air di Jabodetabek. Proyek normalisasi dan naturalisasi sungai yang selalu digaungkan justru berjalan lambat, bahkan nyaris tak terdengar progresnya di tahun-tahun terakhir.
Modifikasi Cuaca: Solusi atau Gimmick?
Dalam upaya menangani curah hujan ekstrem yang menjadi penyebab utama banjir, pemerintah melalui BNPB dan BMKG berencana melakukan modifikasi cuaca. Operasi ini bertujuan untuk menjatuhkan hujan sebelum mencapai kawasan rawan, misalnya di laut atau waduk. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa prioritas utama modifikasi cuaca akan dilakukan di Jawa Barat, mengingat kawasan ini adalah hulu dari aliran sungai yang menuju Jabodetabek.
Namun, modifikasi cuaca bukanlah solusi jangka panjang. Jika hanya mengandalkan rekayasa atmosfer, maka masalah banjir akan tetap berulang di masa depan. Infrastruktur pengendalian banjir yang lebih komprehensif, seperti pembangunan bendungan, kanal air, serta pengerukan sungai secara berkala, harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Harapan Baru di Era Prabowo
Banjir yang terjadi di awal kepemimpinan Prabowo Subianto bisa menjadi momentum bagi pemerintahannya untuk membuktikan kapasitasnya dalam mengatasi permasalahan ini. Jokowi telah gagal, namun Prabowo masih memiliki kesempatan untuk membangun warisan yang lebih baik. Sebagai pemimpin yang dikenal tegas dan berorientasi pada hasil, Prabowo diharapkan tidak hanya sekadar bersedih melihat bencana, tetapi juga bertindak nyata untuk memberikan solusi yang konkret.
Langkah-langkah seperti percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, evaluasi tata ruang yang lebih ketat, serta kerja sama lintas kementerian dalam manajemen sumber daya air harus segera dilakukan. Prabowo juga harus memastikan bahwa proyek-proyek yang berkaitan dengan mitigasi banjir tidak hanya menjadi ajang pencitraan politik, melainkan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
Bencana ini bisa menjadi pembuktian bagi Prabowo apakah ia mampu keluar dari bayang-bayang kegagalan pemerintahan sebelumnya atau justru terperosok dalam pola yang sama. Rakyat tidak butuh janji baru, mereka menuntut aksi nyata. Kini, semua mata tertuju pada langkah yang akan diambil oleh pemerintahan Prabowo untuk mengatasi permasalahan banjir yang telah menjadi luka lama bagi warga Jabodetabek.
