Jakarta – Fusilatnews – Merosotnya jumlah kelas menengah menunjukkan adanya penurunan pendapatan mereka, yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan drastis hingga 12 juta orang. Padahal, kelompok ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Pengamat menilai bahwa pemerintah telah gagal dalam mengendalikan atau menjaga daya beli masyarakat.
Menurut pengamat ekonomi Trubus Radardiansyah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah kelas menengah, terutama karena pendapatan yang tertekan tidak sejalan dengan peningkatan inflasi, sehingga menyebabkan daya beli melemah.
“Ketika konsumsi publik tinggi tetapi daya beli rendah, inflasi pun terjadi, yang kemudian berlanjut menjadi kelesuan ekonomi,” jelas Trubus pada Ahad lalu.
Ia menambahkan bahwa kelesuan ekonomi ini terus berlanjut seiring dengan semakin tertekannya kondisi masyarakat kelas menengah akibat ketidakseimbangan antara keinginan membeli dan kemampuan membeli.
Menurut Trubus, seharusnya ada penentuan pendapatan yang lebih realistis dengan merujuk pada kondisi inflasi, bukan hanya berdasarkan besaran upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah.
“UMP yang diteken pemerintah cenderung meninabobokan masyarakat, padahal masalahnya juga terletak pada kinerja. Pemerintah tidak bisa mendorong kinerja hanya dengan menetapkan UMP yang rendah. Sementara inflasi dapat memaksa peningkatan kinerja, misalnya dengan memberikan take home pay (THP) yang lebih tinggi, maka pekerja harus diberi target yang lebih besar pula,” terangnya.
Trubus juga menyoroti banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan ini sebagai salah satu faktor penyebab berkurangnya jumlah kelas menengah.
“Ini adalah faktor-faktor makro yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah gagal dalam menjaga daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Pemerintah Perlu Mengurangi Pajak
Trubus menekankan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembalikan gairah daya beli masyarakat, mengingat kelas menengah memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi beban pajak.
“Pemerintah seharusnya mengurangi pajak pada beberapa barang kebutuhan dasar dengan cara menurunkan pajak hingga nol, artinya jangan terlalu banyak mengenakan pajak,” ujar Trubus.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan dasar, seperti pangan, seharusnya lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah. “Misalnya, orang makan di restoran dikenakan pajak yang cukup besar, mulai dari bahan mentah yang sudah dipajaki hingga pajak pelayanan, PB1, dan lainnya,” tambahnya.
Trubus menuduh pemerintah terlalu bernafsu untuk mendapatkan pendapatan dari berbagai pajak, termasuk yang dibebankan pada kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah jika serius ingin mendongkrak kembali kelas menengah dengan daya beli yang lebih tinggi.
“Kesejahteraan sebenarnya bisa diciptakan, tapi masalahnya pemerintah bersikukuh bahwa pendapatan utama hanya dari pajak, dan ini keliru. Pembangunan seharusnya didanai dari berbagai sumber, bukan hanya pajak,” tutupnya.
