Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny K Harman mempertanyakan pernyataan publikasi yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait kejanggalan transaksi Rp349 triliun di Kementerian Keuangan karena ini termasuk rahasia negara, bukan untjk konsumsi publik.
Jakarta – Fusilatnews – Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mempertanyakan sikap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang justru mengungkapkan terlebih dahulu transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun. Padahal, Mahfud punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Dia (Mahfud) dikasih kuasa yang melekat padanya sebagai Menkopolhukam maupun sebagai Ketua Komite (TPPU) bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, tapi dia tidak lakukan, malah mengumumkan kepada publik,” katq Benny di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/3).
Ia menilai, jika ada kekeliruan dari pernyataan Mahfud, yang terkena imbas negatifnya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahannya. Bahkan, ada potensi terganggunya stabilitas keuangan Indonesia.
“Saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak mempertanggungjawabkan pernyataan yang dia sampaikan kepada publik, maka tidak bisa dicegah adanya anggapan maupun tuduhan publik bahwa Pak Mahfud sedang bermain politik,” ujar Benny.
Benny sendiri akan datang dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Mahfud sebagai Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan juga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Harapannya, Mahfud menjelaskan secara detail terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun tersebut.
“Untuk mengungkapkan kebenaran ini, saya mohon Pak Mahfud jangan mundur satu langkah. Oleh karena itu saya minta, silahkan ditulis, jangan demi menjaga kursi dia mencla-mencle,” ujar Benny.
“Kalau berani dia, kalau mau benar sesuai omongan dia, itu yang saya tantang. Jangan lepas, ini dan itu, harus berani dong. Termasuk merilis atau melepas kenyamananmu demi kebenaran. untuk Indonesia bersih,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Polemik transaksi janggal Rp 349 belum selesai. Mahfud menegaskan siap hadir dalam rapat bersama DPR yang akan digelar pekan ini. Tak hanya itu
