FusilatNews – Pada era Orde Baru, posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) bukan sekadar jabatan administratif, melainkan peran strategis yang dipegang oleh tokoh militer berpangkat tinggi. Sosok seperti Murdiono, seorang jenderal berbintang, dipilih untuk mengemban tugas ini. Namun, di era Prabowo, muncul perbedaan mencolok: jabatan Seskab dipegang oleh figur berpangkat mayor. Sebuah pertanyaan pun mengemuka: Mengapa standar kepemimpinan ini berubah drastis? Apa yang salah dengan cara pandang pemerintahan saat ini?
Perubahan Standar Kepemimpinan
Pada masa Orde Baru, pemerintah memiliki kecenderungan untuk menempatkan figur dengan pengalaman panjang, terutama dari kalangan militer berpangkat tinggi, dalam posisi strategis. Jenderal Murdiono, misalnya, dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Soeharto dan memahami kompleksitas politik serta administrasi pemerintahan. Dalam sistem yang sangat terpusat, seorang Seskab memiliki peran besar dalam menjaga kesinambungan kebijakan dan mengelola komunikasi lintas sektor.
Sebaliknya, di era Prabowo, penurunan tingkat kepangkatan dalam jabatan Seskab menunjukkan perubahan cara pandang dalam pengelolaan birokrasi negara. Jika dahulu kepemimpinan dipandang sebagai hasil dari jenjang pengalaman yang panjang, kini tampaknya lebih ditekankan pada loyalitas dan kepentingan pragmatis.
Tantangan yang Lebih Berat
Ironisnya, jika dibandingkan dengan masa Orde Baru, tantangan pemerintahan saat ini jauh lebih kompleks. Globalisasi, disrupsi teknologi, perubahan geopolitik, serta tekanan ekonomi global menuntut profesionalisme yang lebih tinggi dalam pemerintahan. Beban tugas seorang Seskab saat ini bukan sekadar mengelola administrasi, tetapi juga memahami dinamika internasional, menjaga keseimbangan politik dalam negeri, serta memastikan efektivitas implementasi kebijakan di tengah ketidakpastian.
Namun, alih-alih menyesuaikan standar kepemimpinan dengan meningkatnya tantangan tersebut, pemerintahan justru tampak menurunkan ekspektasi. Jabatan strategis seperti Seskab lebih sering dipandang sebagai posisi politis ketimbang sebagai fungsi teknokratik yang memerlukan pengalaman dan kompetensi tinggi.
Politik Loyalitas vs Kompetensi
Fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai dalam pemerintahan. Loyalitas sering kali menjadi faktor utama dalam pemilihan pejabat dibandingkan dengan rekam jejak dan kapabilitasnya. Hal ini berisiko melemahkan efektivitas pemerintahan karena keputusan-keputusan strategis justru dibuat oleh mereka yang kurang memiliki pengalaman mendalam di bidangnya.
Sementara itu, pendekatan yang lebih profesional dan meritokratis dalam birokrasi justru semakin tergerus oleh praktik politik transaksional. Ini bukan hanya terjadi dalam kasus Seskab, tetapi juga dalam berbagai posisi pemerintahan lainnya.
Apa yang Salah?
Menurunnya standar dalam pemilihan pejabat strategis menandakan adanya masalah sistemik dalam tata kelola pemerintahan. Keputusan yang lebih berorientasi pada loyalitas dan pragmatisme politik berpotensi menghambat kinerja pemerintah dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Jika pola ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin efektivitas kebijakan negara akan semakin menurun, berujung pada ketidakmampuan negara dalam menghadapi krisis di masa depan.
Untuk itu, penting bagi pemerintahan untuk kembali meninjau standar rekrutmen pejabat negara, memastikan bahwa setiap posisi strategis diisi oleh individu dengan kapasitas dan pengalaman yang memadai. Loyalitas memang penting, tetapi kompetensi dan pengalaman tetap harus menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang pantas mengemban amanah besar bagi negara.
Kesimpulan
Pergantian cara pandang dalam pemilihan Seskab dari era Orde Baru ke era Prabowo mencerminkan pergeseran nilai dalam kepemimpinan nasional. Jika dahulu pengalaman dan kompetensi menjadi tolok ukur utama, kini loyalitas dan pragmatisme politik tampaknya lebih diutamakan. Padahal, tantangan yang dihadapi negara saat ini jauh lebih berat dibandingkan dengan masa lalu. Jika tren ini dibiarkan berlanjut, bukan tidak mungkin tata kelola pemerintahan akan semakin lemah, dan pada akhirnya, rakyat yang akan menanggung dampaknya.
