Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.
JAKARTA – Dasamuka atau Rahwana ternyata tak pernah mati. Raja Alengka yang pernah menculik Dewi Shinta itu ternyata masih bertahan hidup hingga sekarang. Lihat saja wajah politik Indonesia yang masih diwarnai dengan wajah-wajah Dasamuka. Dasa berarti sepuluh, muka berarti wajah. Dasamuka berarti bermuka sepuluh.
Ya, meredupnya pamor Amien Rais dalam percaturan politik nasional ternyata tidak dibarengi dengan memudarnya wajah politik Dasamuka. Dasamuka hingga kini ternyata masih bertahan di Istana dan Senayan.
Saat Amien Rais mendominasi panggung politik nasional, ia memerankan politik Dasamuka. Mantan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu menempatkan kader partainya di pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo yang disebut dengan Kabinet Kerja, yakni Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun pada saat yang sama, mantan Ketua MPR RI itu bersama PAN “menggebuki” kebijakan pemerintahan Jokowi dari parlemen.
Nah, wajah Dasamuka itu kini menurun ke Partai Gerindra. Gerindra menempatkan ketua umumnya, Prabowo Subianto di Kebinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, dan wakil ketua dewan pembinanya, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Namun, pada saat yang sama, politikus-politikus Gerindra di Senayan kerap “menggebuki” kebijakan pemerintah. Fadli Zon, misalnya. Mantan Wakil Ketua DPR RI yang kini duduk di kursi anggota Komisi I ini kerap mengkritik bahkan “menyinyiri” kebijakan pemerintah.
Bukan hanya menyinyiri, Fadli Zon bahkan kerap menyerang pribadi Jokowi, misalnya mengatakan Presiden itu “plonga-plongo”, dan sejenisnya.
Teranyar, Fadli Zon mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar, per 3 September lalu. Fadli Zon menyebut pemerintah telah membuat narasi sesat soal kenaikan harga BBM. Menurut Fadli, narasi sesat itu disebar untuk membenarkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. “Saya mencatat ada beberapa narasi menyesatkan terkait kebijakan harga BBM dan subsidi pemerintah di bidang energi,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya (Tempo.co, Kamis 7 September 2022).
Kritik yang dilantarkan Fadli tidak salah. Bahkan jika dilakukan jajak pendapat, mayoritas responden, bahkan bisa mencapai 100%, sependapat dengan Fadli, yakni menolak kenaikan harga BBM.
Yang salah adalah ruang dan waktunya. Ruang, Fadli menyampaikan kritik itu secara terbuka melalui media. Waktu, Fadli menyampaikan kritik itu di saat Prabowo dan Sandiaga sedang duduk manis di kursi kabinet.
Fadli agaknya alpa bahwa Gerindra, sejak Prabowo dan Sandi duduk manis di kursi kabinet, telah masuk ke dalam barisan koalisi partai politik pendukung pemerintah, meski koaliasi dan oposisi sebenarnya tidak dikenal dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia.
Karena sudah ada di internal pemerintahan, jika memang ada kritik atau ketidaksetujuan atas kebijakan pemerintah, mengapa tidak disampaikan saja di sidang kabinet oleh Prabowo dan/atau Sandi? Apalagi Prabowo adalah ketua umum partai, pemegang kendali tertinggi di Gerindra.
Keuntungan Politik
Mengapa harus dilontarkan ke publik? Apakah memang itu untuk mengais keuntungan politik? Jika iya, berarti Gerindra main politik dua kaki atau politik Dasamuka. Kursi empuk kabinetnya mau, tapi risiko politiknya enggak mau.
Akan ksatria jika Gerindra mengikuti jejak Partai Demokrat atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di luar pemerintahan. Dengan demikian, mereka bebas melontarkan kritik apa saja.
Langkah politik yang sama pernah diambil PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 2004-2009 hingga 2009-2014. PDIP istikomah menjadi “oposisi”, sehingga vulgar saat menyampaikan kritik kepada pemerintah. Termasuk saat Presiden SBY menaikkan harga BBM. Sampai-sampai kritik itu diiringi dengan akting “menangis” Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan putrinya, Puan Maharani.
Implikasinya, PDIP akhirnya dapat “durian runtuh”. Pada Pemilu 2014 partai berlambang banteng ini menjadi juara. Calon presiden yang diusungnya juga terpilih, yakni Jokowi.
Jika Gerindra pasca-Pemilu 2019 kemarin istikomah di jalur “opisisi”, diyakini partai berlambang kepala burung garuda ini pun akan ketiban durian runtuh pada Pemilu 2024.
Kini, kondisi sebaliknya justru bisa terjadi pada Gerindra. Lihat saja, kelompok-kelompok yang pada 2014 dan 2019 mendukung Prabowo, termasuk kelompok-kelompok Islam, kini balik badan.
Mereka kecewa dengan langkah Gerindra masuk kabinet. Langkah Fadli Zon bermain dua kaki atau bahkan memasang wajah Dasamuka, diyakini tidak akan laku jual.
Publik bahkan menganggap Fadli Zon sedang “ngibul” atau setidaknya munafik, karena pada saat ia melontarkan kritik ke pemerintah, pada saat yang sama Prabowo-Sandi, yang kalah melawan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019, duduk menis di kursi kabinet.
Sebenarnya, “DNA” atau “gen” politik Prabowo bukanlah “oposisi”. Dia pernah lama menjadi tentara bahkan sempat menjadi Komandan Kopassus semasa sang mertua, Soeharto berkuasa pada rezim Orde Baru.
Begitu pun SBY yang juga seorang tentara. Sebab itu, ketika kini mengambil sikap “opisisi”, atau dalam bahasa SBY sebagai “penyeimbang”, Partai Demokrat terlihat canggung, kedodoran, tidak “all out”.
Partai Golkar pun demikian. “Reinkarnasi” Golongan Karya rezim Orde Baru ini “DNA” atau “gen” politiknya adalah bukan “oposisi”. Sebab itu, siapa pun presidennya, Golkar selalu menempel di kabinet. Demi bisa ikut membangun bangsa dan negara, begitu dalihnya.
Sikap yang sama telah ditunjukkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang selalu “nempil” di pemerintahan. Bedanya dengan PAN, PKB dan PPP tidak vulgar memainkan politik Dasamuka.
Menempel ke pemerintah memang mendatangkan keuntungan politik bagi partai. Mereka bisa memanfaatkan jabatan menteri untuk membuat kebijakan yang pro-konstituen. Lihat saja PKB yang kini menduduki kursi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Banyak kader PKB yang blusukan ke desa-desa dalam rangka ikut menjalankan program menteri.
Teranyar adalah aksi bagi-bagi minyak goreng Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Lampung beberapa saat setelah diangkat menjadi Menteri Perdagangan. Sambil menyelam minum susu. Sambil menjalankan program pemerintah, mantan Ketua MPR RI itu memanfaatkannya untuk sekalian promosi putrinya demi pilkada yang akan datang. Itulah!
