MEDAN -Fusilatnews— Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,1 triliun tidak akan memengaruhi pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Pemotongan atau penyesuaian itu yang pertama kali tidak boleh mengganggu pelayanan dasar. SDM tidak boleh terganggu, termasuk juga penunjangnya, salah satunya gaji dari ASN,” ujar Bobby saat memberikan keterangan kepada wartawan di Regale International Convention Centre, Kota Medan, Kamis (9/10/2025).
Bobby menegaskan, meski ada pemangkasan dana, pemerintah provinsi tetap menjamin stabilitas finansial bagi para ASN. “Tunjangan juga sudah kita lihat komposisinya, sejauh ini insya Allah aman,” katanya.
Dorong Daerah Maksimalkan PAD
Lebih lanjut, Bobby meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna menutup selisih akibat pemotongan tersebut. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas daerah agar target pendapatan bisa tercapai.
“Insya Allah (penggajian ASN dan PPPK) aman asal PAD kita juga sesuai (target). Ini kerja keras kita semua, kerja keras dari Bappeda dan semua daerah juga agar PAD-nya sesuai dengan target,” ujar Bobby.
Kebijakan Pusat dan Alasan Pemotongan
Pemangkasan anggaran TKD terjadi secara nasional. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah pusat menetapkan alokasi TKD sebesar Rp649,99 triliun, atau turun Rp269 triliun dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun.
Kendati pemerintah kemudian menambah anggaran TKD 2026 sebesar Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun, jumlah tersebut tetap lebih rendah dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pengurangan tersebut dilakukan karena banyaknya penyelewengan dalam penggunaan dana oleh pemerintah daerah.
“Alasan pemotongan itu utamanya karena banyak penyelewengan. Artinya, tidak semua uang yang dipakai digunakan dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu dan ingin mengoptimalkan,” kata Purbaya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
