Bonanza Media yang Disunat: Ketika Pers Hanya Setengah Diperkosa

Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Advokat, Anggota Dewan Penasihat DPP KAI (Eks Sekretaris Dewan Kehormatan DPP KAI)
Jurnalis, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP KWRI – Ketua LPBH DPP KWRI

Fusilatnews – Media di era Jokowi banyak yang “diperkosa”. Padahal, dalam kurun waktu kapan pun, media seharusnya menjadi sebuah bonanza—sumber keberlimpahan yang memberi manfaat sosial, politik, ekonomi, hukum, adab, dan budaya. Media adalah instrumen vital untuk memantau kinerja penguasa, mengevaluasi sejak dini, dan menjalankan fungsi kontrol sosial antara rakyat dan pemimpinnya.

Media menjadi tak tergantikan ketika bangsa dan penguasanya berkomitmen menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, kepastian hukum, serta keadilan dengan pola objektif dan legal. Baik media tulis, media kaca, maupun media elektronik konvensional dan digital, semuanya berakar pada nilai adab, moralitas, serta norma hukum. Di negara modern yang mengklaim menjunjung demokrasi dan keadilan sosial, media justru semakin dibutuhkan sebagai alat kontrol suara rakyat—baik yang nyaring maupun yang sumbang.

Sayangnya, nomenklatur “bonanza media” kerap dipotong sekehendak hati penguasa, menyisakan makna sempit: hanya sebagai “keuntungan” politik dalam turnamen bergilir memperebutkan kursi kekuasaan. Padahal, bonanza sejati harus menjadi sumber keuntungan bersama: sumber kebahagiaan, kemakmuran, serta instrumen menuju keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata sebagaimana cita-cita Pancasila.

Di era Jokowi, penyunatan fungsi media masih terasa. Banyak media dikerdilkan. Ada yang diperkosa dengan amplop coklat namun tetap meronta. Ada yang hanya dilepas setelah setengah diperkosa—menyisakan irisan tipis demokrasi, seperti iNews TV yang masih coba memelihara perlawanan walau hanya sebatas aroma “abon demokrasi”.

Sementara itu, sebagian media online justru menjelma separuh banci—seperti CNN (Can Nulis Nulis)—jurnalisnya sibuk sekadar bertahan hidup: istri butuh uang dapur, anak butuh biaya sekolah, sementara mereka puas hanya bisa lolos makan siang setiap hari.

Mereka lupa: di tangan insan pers sejatinya ada pilar demokrasi yang dapat menjadi kekuatan kontrol sosial. Profesi wartawan seharusnya tidak mengenal kriminalisasi, tidak boleh tunduk apalagi apatis. Jiwa pers adalah kodrati: harus peduli, berpihak pada kebenaran, dan menegakkan keadilan.