Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaKondisi perberasan nasional saat ini sedang berada dalam situasi yang paradoksal: stok beras melimpah, produksi meningkat, namun harga tetap mahal dan ketersediaan di ritel justru langka. Situasi ini jelas membutuhkan intervensi pemerintah yang lebih tegas dan sistematis.
Sedikitnya ada lima hal penting yang patut dicermati:
Pertama, stok beras. Pemerintah telah menugaskan Bulog membanjiri Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) untuk menekan harga. Beras juga terus digelontorkan ke pasar tradisional maupun modern, serta melalui penyaluran bantuan pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Kedua, harga beras. Meski produksi nasional meningkat signifikan, harga beras tetap tinggi. Pemerintah berharap intervensi pasar bisa menekan harga dalam beberapa minggu ke depan.
Ketiga, regulasi. Pemerintah tengah mematangkan aturan baru yang mengatur jenis dan harga beras, lengkap dengan periode transisi dan zonasi harga sesuai kondisi geografis.
Keempat, kelas mutu. Ada empat kelas mutu beras yang ditetapkan: premium, medium, submedium, dan pecah. Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk medium dan premium juga telah ditetapkan berdasarkan wilayah.
Kelima, tantangan. Pemerintah masih harus menghadapi persoalan peningkatan produksi, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta persaingan di level bawah yang ikut memengaruhi harga gabah dan beras.
Gonjang-ganjing dunia perberasan ini terus berlangsung. Setelah masalah produksi relatif teratasi, kini harga yang menjadi sorotan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai mahalnya harga beras hingga kelangkaan di ritel sebagai anomali, mengingat stok pemerintah sangat melimpah.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, bahkan menyatakan akan turun langsung ke lapangan. Menurutnya, dengan produksi yang meningkat, harga seharusnya turun, bukan naik. Data BPS mencatat produksi Januari–Oktober mencapai 31,04 juta ton, sementara proyeksi Bapanas menyebut produksi sepanjang 2025 bisa mencapai 33,93 juta ton.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pun melakukan sidak ke PIBC dan mendapati harga beras dijual di atas HET, padahal stok nasional mencapai lebih dari 4 juta ton—tertinggi dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, tidak ada alasan harga melonjak, sebab:
- Produksi beras meningkat 52% (data BPS).
- Stok nasional melimpah, mencapai 2 juta ton lebih.
- Pengawasan harga dilakukan bersama kepolisian untuk menindak oknum penimbun atau spekulan.
Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Harga tetap tinggi dan distribusi seret. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:
- Gangguan rantai pasokan, karena sejumlah pemasok utama berhenti produksi sehingga pasokan di supermarket terganggu.
- Penyaluran SPHP Bulog belum optimal, sehingga sejumlah ritel belum tersuplai.
- Kapasitas produksi Bulog terbatas, masih butuh waktu untuk mencapai target 10 ribu ton per hari.
- Distribusi rumit, melibatkan ribuan truk untuk menyalurkan 480 ribu ton dalam dua bulan.
- Volatilitas harga, akibat fluktuasi pasokan dan permintaan.
Untuk mengatasi masalah ini, strategi berikut perlu ditempuh:
- Mendorong produksi beras lokal, agar ketergantungan impor berkurang.
- Meningkatkan efisiensi rantai pasokan, untuk memangkas biaya dan menutup celah spekulasi.
- Pengawasan ketat terhadap pemasok, agar tidak ada praktik monopoli atau permainan harga.
Fenomena harga beras yang tetap tinggi di tengah stok melimpah adalah ironi sekaligus alarm keras. Jika tidak segera diatasi, rakyat akan terus menjadi korban permainan pasar dan lemahnya regulasi. Mari kita tunggu bagaimana pemerintah menjawab persoalan krusial ini.
(Penulis, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
