Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
ANDI Arief, Ketua Bappilu Partai Demokrat yang kontroversial itu, mengaku tak sudi Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Pasalnya, Sandi bukan bagian dari politik perubahan yang sedang diperjuangkan tiga partai pengusung Anies sebagai calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2024, yakni Partai Nasdem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Andi menilai Sandi adalah pemodal yang berpolitik. Tapi tak semua partai bisa dibeli. Tak semua partai bisa diakali.
Masih ada sederet alasan lain mengapa Andi Arief menolak Sandi, termasuk soal politik identitas. Andi menilai Sandi berkontribusi pada maraknya politik identitas di Pilkada DKI Jakarta 2017, sehingga ia tak mau Anies terjebak politik identitas lagi di Pilpres 2024.
Rencana Sandi hengkang dari Partai Gerindra untuk bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun dinilai Andi sekadar akal-akalan belaka karena hal yang sama pernah dilakukan Sandi dengan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) supaya bisa menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Kita tahu, sederet alasan Andi menolak Sandi itu sekadar kamuflase belaka, karena alasan sesungguhnya adalah Demokrat sudah punya jagoan sendiri untuk menjadi cawapres bagi Anies, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sang ketua umum.
Apalagi, politik identitas yang membuncah di Pilkada DKI Jakarta 2017 identik dengan Anies, bukan Sandi.
Sandi disebut Andi sebagai pemodal yang berpolitik. Pertanyaannya, mampukah parpol menolak borjuasi politik?
Dalam sistem pemilihan langsung yang dianut politik Indonesia, modal finansial adalah keniscayaan. Maukah Anies berpasangan dengan Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 jika yang bersangkutan tidak punya modal finansial? Terungkap kemudian modal finansial Sandi yang lebih dominan keluar dalam pilkada itu, yakni Rp108 miliar. Usai Pilkada DKI, harta kekayaan Sandi turun Rp1,4 triliun.
Maukah Prabowo menggandeng Sandi di Pilpres 2019 jika yang bersangkutan tidak punya modal finansial? Terungkap kemudian modal finansial Sandi lebih dominan keluar di Pilpres 2019. Usai pilpres, harta kekayaan Sandi turun Rp2,88 triliun.
Maukah pula PAN menerima Sandi, dan Gerindra kembali menerima Sandi, dan kini PPP hendak menerima Sandi jika sosok yang kini menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini tak punya modal finansial? Nonsens.
Tercatat harta kekayaan Sandi saat ini mencapai Rp10,6 triliun. Parpol mana yang tak mau “dibeli” oleh Sandi? Kini, Sandi sedang menawar-nawarkan diri untuk menjadi cawapres bagi Anies Baswedan.
Sekali lagi, modal finansial merupakan keniscayaan dalam sistem pemilihan langsung yang dianut politik Indonesia. Borjuasi politik pun tak bisa dielakkan.
Terbukti, mereka yang terpilih sebagai kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) mayoritas adalah sosok-sosok pemodal yang berpolitik. Begitu pun di legislatif (DPR RI, DPD RI dan DPRD provinsi/kabupaten/kota). Mereka yang terpilih mayoritas berlatar belakang pengusaha alias kaum borjuis.
Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam Pilkada 2017, calon kepala daerah berlatar pengusaha mencapai 50 persen, dan di Pilkada 2018 mencapai 44,89 persen. Sedangkan di Pilkada 2020 mencapai 45 persen. Mayoritas yang terpilih adalah pengusaha.
Di Senayan, 6 dari 10 atau 55 persen anggota DPR RI berlatar pengusaha dari berbagai sektor.
Mengapa sistem pemilihan langsung berbiaya tinggi sehingga meniscayakan adanya borjuasi politik?
Selain untuk “political cost’ atau ongkos politik, juga untuk “money politics” atau politik uang. Political cost di antaranya untuk biaya pendaftaran, biaya kampanye, dan biaya pasang atribut. Money politics antara lain untuk mahar ke parpol (juga oknum pengurus parpol) dan “serangan fajar”. Modal untuk money politics ini “unlimited” alias tak terbatas.
Karena sudah sering kecewa dengan janji yang kerap diingkari politisi, maka rakyat kini tak mau dibodohi lagi. Mereka menunggu serangan fajar. Kapan lagi mau memalak politisi kalau tidak saat pemilu?
Borjuasi politik juga tak kuasa dielakkan Jokowi. Meski berlatar pengusaha, namun Jokowi bukan termasuk pemodal besar. Sebab itu, dalam Pilpres 2014 dan 2019 ia konon dibantu oleh “9 naga”. Naga-naga itulah yang kini menjelma oligarki politik.
