Oleh : Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila .
Budayawan Sujiwo Tejo mengkritisi tudingan radikal yang selalu dikaitkan dengan Pancasila. Menurutnya, Pancasila sekarang ini tidak ada.
“Pancasila itu gak ada. Yang ada itu gambar garuda Pancasila. Teks Pancasila itu ada, tapi Pancasila itu gak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang tidak ada?” kata Sujiwo dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa (5/11).
Pernyataan Sujiwo Tejo itu memang benar Pancasila sudah tidak ada mengapa ?
Sebab Pancasila sebagai dasar negara yang ada di alenea ke empat pembukaan UUD 1945 kemudian oleh Bapak dan ibu pendiri negeri ini diuraikan didalam batang tubuh UUD 1945 telah diamandemen dan diganti dengan UUD 2002 yang tidak mengacu pada pembukaan UUD 1945 .
Bukti bawah Pancasila tidak lagi menjadi dasar ketatanegaraan negara Indonesia adalah :
1.Sistem kolektivisme sistem MPR yang keanggotaan MPR elemen dari rakyat Indonesia telah diganti MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara ,kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuh nya oleh MPR .
2.Sistem MPR diganti dengan sistem Presidenseil yang basis nya individualisme ,Liberalisme ,Kapitalisme .maka kekuasaan di pertarungkan banyak banyakan suara ,kalah menang ,kuat kuatan maka lahir Mayoritas yang menang dan minoritas yang kala ,maka dengan demokrasi mayoritas ada oposisi ,dan ini bertentangan dengan Bhenikatunggal Ika .
Jadi jelas sistem ini menghabisi Pancasila ,tidak ada lagi Permusyawaratan perwakilan tidak ada nilai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan ” sila ke 4 dikhianati diganti dengan banyak banyakan suara .
3.Tidak ada lagi nilai persatuan Indonesia sila ke 3 dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan .
Menurut Arief Ketua KPU , total ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.jadi disini jelas pemilu dengan dasar liberal tidak mengenal “Kemanusiaan Yang adil dan beradab .jadi dalam sistem presidensial tidak mengenal Kemanusiaan maka pemilu 2019 perlu tumbal 894 nya anak bangsa melayang nyawa nya yang tidak bisa diketahui penyebab kematian nya misterius .
4.Pemilu th 2024 dianggarkan dengan anggaran 110 Triliun jelas bukan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .
Karena pemilu membutuhkan biaya yang besar maka lahirlah cukong cukong atau bandar bandar pemilu yang kemudian menjadi kristalisasi lahir Oligarkhy .
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong.
Maka ketika terpilih lahirlah peraturan atau konsensi untuk kemudahan para cukong menggarong kekayaan ibu Pertiwi .
Jadi korupsi kebijakan yang mengkhianati bangsa nya dan korupsi jelas bertentangan dengan nilai nilai ke Tuhanan Yang Maha Esa jelas bertentangan dengan sila ke 1 Pancasila .
Dengan keadaan saat ini harus nya ada lembaga yang bertangungjawab terhadap ideologi Pancasila yaitu BPIP yang dibayar mahal harus mampu memberikan kajian keadaan bangsa Indonesia saat ini sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 .Apakah Pancasila itu masih ada arti nya apa Pancasila itu masih menjadi dasar negara Indonesia ,apakah Ideologi Pancasila itu masih ada ?
Apakah dengan Sistem demokrasi liberal itu sesuai dengan Pancasila ? .
Apakah dengan sistem Presidenseil itu Menganti Visi Misi negara dengan Visi Misi Presiden ,Gubernur ,dan Bupati ,Walikota apa negara ini masih mempunyai Tujuan Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia .
Dengan menjalankan Ekonomi super Kapitalis seperti ini apa sesuai dengan Pancasila ?
Jadi semua ini tanggungjawab BPIP yang dibayar mahal ,kita tidak perna mendengar pernyataan Ketua BPIP apakah negara ini masih berdasarkan Pancasila atau tidak .Apakah Pancasila masih ada atau tidak paling tidak harus mampu menjawab pertanyaan Sujiwo Tejo .
Harus nya BPIP bisa menjelaskan sistem negara berideologi Pancasila dengan negara yang berideologi Liberalisme Kapitalisme hasil amandemen UUD 1945 .
Amandemen UUD 1945 banyak rakyat tidak mengetahui sesungguhnya amandemen yang telah dilakukan sejak tahun 2002 telah mengubah negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
Dari negara berdasarkan Pancasila menjadi negara yang berdasar liberalisme, kapitalisme.
Ternyata amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan , berubah nya negara berideologi Pancasila .menjadi sistem Presidenseil yang dasar nya Individualisme Liberalisme Kapitalisme.
BPIP perlu membedah perbedaan negara ber sistem MPR berideologi Pancasila dan Negara dengan sistem Presidenseil berideologi Individualisme,Liberalisme, Kapitalisme agar kita semua paham dan mengerti telah terjadi penyimpangan terhadap Ideologi Pancasila.
Kalau BPIP sebagai lembaga yang melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak mampu menjelaskan sistem negara berdasarkan Pancasila ya harus malu pimpinan nya seorang Profesor dan ketua penasehat nya anak nya Bung Karno ,Megawati Soekarno Putri .apa tidak malu ? Dibayar ratusan juta hanya diam tidak melakukan tugas nya .
Sistem MPR basisnya elemen rakyat yang duduk sebagai anggota MPR yang disebut Golongan Politik diwakili DPR sedang golongan Fungsional diwakili utusan Golongan-golongan dan utusan daerah .
Tugasnya merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. Setelah GBHN terbentuk dipilihlah Presiden untuk menjalankan GBHN. Oleh sebab itu, presiden adalah mandataris MPR.dan Presiden dimasa akhir jabatan nya mempertangungjawabkan GBHN yang sudah dijalankan .
Presiden tidak boleh menjalankan politik nya sendiri atau politik golongan nya apa lagi Presiden sebagai petugas partai , seperti di negara komunis .
Demokrasi berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipinpin oleh hikma kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /perwakilan .pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang di pimpin oleh Hikma Kebijaksanaan arti nya tidak semua orang bisa bermusyawarah yang di pimpin oleh bil Hikma , hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah sebab musyawaran bukan kalah menang bukan pertaruhan tetapi memilih yang terbaik dari yang baik.
Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan , nilai persatuan Indonesia ,Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar Ke Tuhanan Yang Maha Esa .
Dengan sistem MPR maka pelaksanaan demokrasi asli Indonesia berdasrkan Pancasila tidak menguras Triliunan rupiah , tidak ada pengerahan masa , tidak ada kampanye , tidak ada pengumpulan masa yang tidak perlu sebab yang di pertarungkan adalah pemikiran gagasan , tidak membutuhkan korban yang sampai hampir 894 petugas KPPS meninggal tidak jelas juntrungan .
Kita sebagai as nak bangsa harus me ok ajukan koreksi terhadap BPIP ,apakan BPIP mampu mengoreksi sistem negara saat ini ata UU tidak ,kalau tidak mampu ya dibubarkan saja buat apa dibayar ratusan juta tetapi tidak mengetahui kalau Indonesia sudah tidak berideologi Pancasila . Maka rakyat harus cerdas dan mampu mengoreksi negeri ini dan membangun kesadaran untuk kembali pada Pancasila dan UUD 1945 asli .
