Oleh: Entang Sastraatmadja – Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat
Ada pekerjaan rumah besar yang tampaknya masih menggantung di meja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya urusan pangan. Transformasi Perum Bulog menjadi lembaga otonom di bawah kendali langsung Presiden, seperti yang digagas Presiden Prabowo, hingga kini belum terwujud nyata. Bulog masih berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terjebak dalam kerangka ganda: antara fungsi bisnis dan tanggung jawab sosial.
Mengapa transformasi ini tersendat? Ada beberapa kemungkinan. Salah satunya, mungkin karena revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang masih dalam pembahasan di DPR RI. Atau bisa jadi, teralihkan oleh kesibukan teknis di lapangan—terutama saat panen raya, ketika Bulog harus menyerap gabah petani.
Namun alasan sebenarnya bisa lebih dari sekadar teknis. Barangkali, Menko Pangan tengah menunggu momentum politik yang tepat. Padahal, transformasi kelembagaan Bulog mendesak untuk segera dituntaskan. Bukan sekadar perubahan status kelembagaan, tapi perombakan mendasar atas sistem nilai dan fungsi strategis Bulog dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
Perlu disadari, transformasi kelembagaan bukan perkara mudah. Ia tak bisa dituntaskan hanya lewat satu surat keputusan. Dibutuhkan strategi menyeluruh—utuh, holistik, dan komprehensif.
Apa Itu Strategi Transformasi Bulog?
Strategi transformasi Bulog mencakup perubahan menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan dalam pengelolaan logistik dan pangan nasional. Ada empat pilar utama yang menjadi kerangka transformasi ini:
1. Strategi Utama
- Modernisasi Sistem Logistik Nasional: Membangun sistem yang terpadu dan efisien.
- Pengembangan Infrastruktur: Termasuk gudang, pelabuhan, dan jaringan distribusi.
- Peningkatan Kapabilitas SDM: Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia.
- Integrasi Sistem Informasi dan Keuangan: Digitalisasi proses logistik dan keuangan.
- Penguatan Kolaborasi: Sinergi dengan petani, pelaku industri, dan pemerintah.
2. Strategi Operasional
- Optimasi Pengelolaan Gudang: Efisiensi ruang dan distribusi.
- Pengembangan Sistem Informasi Terpadu: Untuk pelacakan dan transparansi.
- Reduksi Biaya Logistik: Melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.
- Peningkatan Kualitas Layanan: Inovasi produk dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Strategi Pemasaran
- Reposisi Merek Bulog: Menjadi simbol ketahanan pangan nasional.
- Kampanye Publik: Meningkatkan kesadaran tentang peran vital Bulog.
- Kemitraan Strategis: Dengan petani dan pelaku industri pangan.
- Efisiensi Sistem Penjualan: Mendorong digitalisasi dan perluasan pasar.
4. Strategi Keuangan
- Optimalisasi Anggaran: Mengurangi pemborosan dan beban operasional.
- Diversifikasi Sumber Pendapatan: Tak lagi bergantung pada satu lini usaha.
- Manajemen Risiko Keuangan: Untuk menjaga keberlanjutan organisasi.
- Pengawasan Internal yang Ketat: Memastikan integritas dan akuntabilitas.
Mengapa Harus Kembali Menjadi Lembaga Pemerintah?
Pengalaman selama 21 tahun menjadi BUMN menunjukkan bahwa Bulog belum optimal menjalankan peran gandanya. Fokus bisnis tidak pernah benar-benar berhasil, kecuali pada pengelolaan perberasan. Di sisi lain, tanggung jawab sosialnya justru semakin berat di tengah ancaman krisis pangan global.
Mengembalikan Bulog ke model seperti masa Orde Baru—sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian—bukan langkah mundur. Justru langkah strategis untuk mempertegas mandat: bukan mencari laba, tetapi menjaga stabilitas dan kedaulatan pangan.
Sebagai institusi yang mengemban misi vital, Bulog tak seharusnya dibebani logika korporasi. Ia harus jadi alat negara dalam mengamankan pangan rakyat, bukan sekadar entitas bisnis yang tunduk pada target keuntungan.
Transformasi ini adalah pekerjaan besar. Namun jika serius ingin menata ulang ketahanan pangan nasional, maka inilah saatnya: Bulog harus kembali ke pangkuan negara.
Semoga menjadi bahan permenungan dan agenda prioritas pemerintahan ke depan.
