Fusilatnews – Di antara reruntuhan kejayaan yang dulu pernah mengangkat nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke puncak politik nasional, kini partai berlambang Kabah itu kembali bersuara. Tapi bukan karena gagasan gemilang atau manuver politik yang memikat, melainkan karena langkah Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy—yang kembali ramai jadi sorotan, bukan sebagai penyelamat, melainkan pemicu kegaduhan.
Rommy, sapaan akrabnya, tiba-tiba mengangkat tawaran kontroversial: membuka pintu bagi tokoh eksternal untuk menduduki kursi Ketua Umum PPP. Tawaran yang oleh sebagian elite partai dinilai bukan sebagai langkah strategis, melainkan eksploitasi terang-terangan atas tubuh partai yang tengah rapuh. Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi bahkan tak ragu menyebutnya sebagai bentuk “perdagangan partai.” Ketua DPC PPP Jakarta Timur, Ahmad Rifa’i, lebih keras lagi: “Rommy sebaiknya taubat nasuha!”
Mereka tak sedang bersilat lidah. Kritik para kader ini datang bukan dari ruang kosong. Sejarah mencatat, menjelang Pemilu 2019, suara PPP melorot tajam akibat kasus korupsi yang menyeret nama Rommy. Kini, ketika partai masih tertatih-tatih mencari pijakan untuk bangkit kembali, Rommy justru kembali dengan gagasan lama: dagang pengaruh, jual beli jabatan, tanpa penebusan dosa.
PPP Masih Punya Harapan
Yang menarik, di tengah kekisruhan ini, muncul satu pertanyaan mendasar: masih bisakah PPP bangkit?
Jawabannya: bisa. Tapi tentu dengan syarat utama—menanggalkan cara-cara usang yang menjadikan partai sebagai alat transaksi kekuasaan. PPP lahir dari rahim perjuangan umat, dibesarkan oleh semangat keulamaan, dan pernah menjadi kekuatan politik arus utama. Gagasan, kaderisasi, dan konsistensi ideologis adalah tiga hal yang dahulu membuat PPP disegani.
Maka, peluang kebangkitan partai ini bukan tidak ada. PPP memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di internal. Ada generasi baru yang lahir dari akar rumput, yang tumbuh bersama dinamika umat, dan memahami medan politik yang semakin kompleks. Tapi kebangkitan itu hanya mungkin terjadi jika partai memutus mata rantai feodalisme politik dan berani melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu.
Solusi Rommy: Gagal Paham atas Esensi Partai
Langkah Rommy membuka peluang ketum bagi tokoh luar jelas keliru. Ini bukan bentuk inklusivitas, melainkan bentuk kegamangan akut terhadap regenerasi internal. Rommy seakan memandang PPP sebagai properti pribadi, bukan rumah perjuangan kolektif. Dan yang lebih menyedihkan, ia melakukan manuver ini ketika luka akibat ulahnya sendiri belum sepenuhnya mengering.
Solusi Rommy seperti menambal perahu bocor dengan kertas—mudah robek, tak tahan gelombang. Ia abai bahwa partai politik bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi tentang legitimasi, arah perjuangan, dan kesetiaan pada konstitusi internal. Dalam AD/ART partai jelas disebutkan bahwa proses pergantian pimpinan harus melalui mekanisme yang sah, bukan jalan pintas yang mengundang kegaduhan.
Maka tak heran jika kader seperti Ahmad Rifa’i dengan lantang menyebut: “Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa tetapi malah dagangin PPP.”
Antara Dendam Sejarah dan Masa Depan Politik
Rommy, pada akhirnya, bukan hanya menghadirkan polemik, tapi juga menghadang jalan ke depan. Jika PPP ingin bangkit, maka partai ini harus berani menertibkan dirinya sendiri, menyaring siapa saja yang masih menabur benih kekacauan, dan memulai lembaran baru yang berpijak pada semangat reformasi internal. Tidak ada masa depan bagi partai yang menjadikan kekuasaan sebagai dagangan.
Bagi Rommy, mungkin ini saatnya benar-benar mundur. Bukan demi kalah, tetapi agar tak terus menambah beban sejarah yang sudah cukup berat. Jika ingin menebus dosa politiknya, seharusnya ia menepi, memberi ruang bagi kader-kader muda untuk bekerja. Tidak menciptakan arena baru untuk kepentingan lama.
PPP bisa bangkit, tapi bukan dengan cara-cara Rommy.
